Key Strategy: Menkum Tekankan Keadilan Harus Dirasakan Masyarakat
Key Strategy – Dalam upaya memperkuat visi pemerintahan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dalam menyediakan layanan hukum yang merata.
“Keadilan yang bisa diakses dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah bagian dari Key Strategy yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto,”
kata Supratman saat membuka 393 Posbankum Desa dan Kelurahan di Kepulauan Babel. Inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk yang kurang mampu, dapat menikmati perlindungan hukum tanpa hambatan.
Strategi Keadilan Berbasis Keberagaman
Pembukaan Posbankum, sebagai bagian dari Key Strategy, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif. Supratman menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi harus diimplementasikan melalui aksesibilitas yang nyata.
“Key Strategy ini bertujuan menutup kesenjangan akses hukum, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau kurang mampu,”
tegasnya. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan misi Presiden dalam membangun pemerintahan yang adil dan transparan.
Menteri Hukum dan HAM juga menyoroti peran Posbankum dalam memperluas jangkauan layanan hukum. “Posbankum adalah sarana efektif untuk menyampaikan keadilan langsung ke tingkat desa, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan bantuan hukum,” imbuh Supratman. Ia menekankan bahwa Key Strategy ini mengintegrasikan berbagai aspek, seperti pendidikan hukum, pengadilan desa, dan layanan konsultasi gratis, agar keadilan bisa mencapai semua lapisan masyarakat.
Kolaborasi dengan Daerah untuk Mewujudkan Keadilan
Kepala daerah, seperti Gubernur Kepulauan Babel, juga turut mendukung Key Strategy dalam bentuk penguatan akses keadilan.
“Gubernur yang aktif dalam mempercepat pembentukan Posbankum mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan universal,”
ujarnya. Menurut Supratman, kerja sama antara pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam memperluas layanan hukum ke seluruh nusantara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan pandangan serupa.
“Key Strategy ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa keadilan bukan hanya hak elite, tetapi juga hak masyarakat umum,”
katanya dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta. Presiden menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis keberagaman, termasuk perbedaan status sosial, ekonomi, dan geografis.
Supratman menambahkan bahwa Posbankum di seluruh Indonesia dirancang agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal. “Key Strategy ini melibatkan partisipasi aktif warga desa, kelurahan, dan lembaga-lembaga setempat untuk memastikan layanan hukum tersedia secara kontinu,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa keadilan yang merata adalah elemen penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan adil.
Dengan pembukaan 393 Posbankum, Menkumham berharap masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan hukum. Key Strategy ini bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur, tetapi juga edukasi hukum dan penguatan kelembagaan.
“Keadilan yang dirasakan masyarakat adalah tujuan utama Key Strategy, dan kita akan terus berupaya agar kebijakan ini berdampak nyata,”
tegas Supratman. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan menjadi fondasi untuk penyempurnaan sistem hukum nasional.
