Puan: Literasi Digital Perlu Diperkuat Cegah Judi Daring Anak
New Policy – Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Puan Maharani, menegaskan bahwa New Policy yang dirumuskan harus menjadi pilar utama dalam memperkuat literasi digital di Indonesia. Menurutnya, tindakan ini sangat vital untuk menjaga anak-anak dari pengaruh negatif taruhan daring yang semakin merambah ke berbagai kalangan, terutama generasi muda. “Penguatan literasi digital bukan hanya upaya mendidik, tapi juga bagian dari New Policy nasional untuk melindungi masa depan bangsa,” ujarnya dalam wawancara terbaru.
Kenapa Literasi Digital Penting untuk Anak-anak?
Taruhan daring kini bukan lagi fenomena yang hanya terjadi di kalangan dewasa. Anak-anak, khususnya yang berusia 8–15 tahun, semakin rentan terpapar karena akses internet yang mudah dan aplikasi permainan digital yang menarik. Data menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia terkena pengaruh taruhan daring. Angka ini bisa meningkat jika tidak ada langkah serius untuk memperkuat literasi digital di lingkungan keluarga dan sekolah, kata Puan.
New Policy ini dirancang untuk melengkapi kebijakan sebelumnya yang berfokus pada pengawasan media sosial. Puan menekankan bahwa New Policy harus mencakup pendidikan karakter, pengelolaan waktu, dan pemahaman anak tentang risiko kecanduan taruhan daring. “Anak-anak perlu dibekali pengetahuan tentang cara memilih konten yang aman dan memahami mekanisme taruhan daring,” tambahnya.
Strategi Kolaboratif dalam Menghadapi Tantangan Digital
Menurut Puan, New Policy tidak bisa dijalankan secara terpisah oleh satu lembaga. Ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. “Keluarga adalah benteng pertama, tapi sekolah dan pemerintah juga harus aktif memberikan pembelajaran yang terstruktur,” jelasnya. Ia mengusulkan adanya program pelatihan digital untuk guru dan orang tua agar bisa membimbing anak dengan lebih baik.
New Policy juga mencakup pengawasan terhadap platform digital yang menjadi media taruhan daring. Puan menekankan bahwa regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas harus diimplementasikan secara lebih ketat. “Kita perlu membuat kebijakan yang lebih progresif, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap penyedia layanan yang mengabaikan kewajibannya,” tambahnya.
Pengembangan Sistem Pemblokiran dan Edukasi Online
Puan juga meminta pemerintah untuk terus mengembangkan sistem pemblokiran situs taruhan daring. Namun, ia menyoroti bahwa tindakan ini harus diiringi dengan edukasi untuk anak-anak agar mereka tidak hanya menghindari konten buruk, tetapi juga belajar mengelola keinginan bermain secara bijak. “Jika tidak diimbangi pendidikan, pemblokiran bisa menjadi solusi sementara,” katanya.
New Policy ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam membangun lingkungan digital yang sehat bagi anak-anak. Puan menegaskan bahwa kebijakan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pengguna internet dalam memantau serta memberi peringatan terhadap praktik taruhan daring yang berisiko. “Masyarakat harus menjadi bagian dari New Policy ini, karena pengetahuan dan kesadaran kolektif adalah kunci keberhasilannya,” pungkasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Puan mengusulkan adanya inisiatif baru dalam bentuk pelatihan digital bagi anak-anak, seperti program pelajaran tentang risiko berjudi daring dan cara mengelola uang secara bijak. Ia juga menyoroti pentingnya kampanye kesadaran di media massa untuk memperkuat efek dari New Policy tersebut. “Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak tidak menjadi korban dari potensi bahaya digital yang semakin besar,” tegas Puan.
