KPK Panggil Pejabat Kemenhub SRO dan RR dalam Kasus DJKA
Latest Program – Dalam rangka menjalankan Latest Program pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemanggilan terhadap dua pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni SRO dan RR, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pemanggilan ini dilakukan pada Jumat (26/5) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari upaya penyelidikan yang terus berjalan. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk menggali lebih jauh peran kedua pejabat tersebut dalam skema korupsi yang diduga menguntungkan pihak tertentu.
“Kami mengajak SRO dan RR untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini sebagai bagian dari Latest Program yang sedang berlangsung,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK, kepada para jurnalis.
KPK telah mengungkap berbagai indikasi kecurangan dalam beberapa proyek transportasi kereta api. Pemanggilan SRO dan RR menjadi salah satu langkah untuk memperkuat bukti-bukti terkait dugaan korupsi dalam pengadaan dan pengawasan proyek tersebut. Kedua pejabat ini pernah menjabat di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II, dengan SRO bertugas di Sumatera Barat (2019–2022) dan RR di Kalimantan Timur. Kepemimpinan mereka dianggap relevan karena terkait langsung dengan manajemen proyek yang menjadi fokus penyelidikan.
Pemanggilan Sebagai Bagian dari Proses Investigasi
KPK telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus ini sejak awal penyelidikan. Di antaranya, pada Senin (18/5) lembaga anti-korupsi menginvestigasi Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi serta Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan, dan sejumlah konsultan serta kontraktor. Di hari yang sama, tim KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari Robby Kurniawan sebagai bukti dugaan penerimaan suap.
Dalam beberapa hari terakhir, KPK juga memanggil dua manajer PT Tanjung Raya Intiwira, DP dan OSJ, serta seorang aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub, JVS. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi alur dana serta peran mereka dalam skema suap. Selain itu, David Sudjito, mantan pejabat pembuat komitmen BTP Kelas I Bandung, juga diperiksa sebagai bagian dari Latest Program yang memperluas cakupan investigasi.
Proyek yang Diselidiki dan Dugaan Rekayasa
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah pada 11 April 2023. Seiring waktu, nama Balai Teknik Perkeretaapian tersebut berubah menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, mengingat wilayahnya yang menjadi pusat proyek rel kereta api. Proyek yang diselidiki mencakup pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, peningkatan infrastruktur di Makassar, serta empat proyek konstruksi lainnya.
Diduga, pengaturan pemenang pelaksanaan proyek dilakukan melalui rekayasa sejak fase administrasi hingga penetapan pemenang tender. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat keputusan akhir, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang bertugas mengawasi proses pengadaan. Dalam Latest Program penyelidikan, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, dengan jumlah pihak yang ditahan terus bertambah hingga mencapai 21 orang pada 20 Januari 2026. Dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka, menegaskan bahwa korupsi dalam proyek transportasi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga entitas bisnis.
KPK menekankan bahwa pemanggilan SRO dan RR menjadi bagian dari Latest Program yang mencakup pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas alur dana dan transaksi korupsi yang mungkin terjadi selama penyelesaian proyek. Para saksi yang diperiksa diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait keberhasilan atau kegagalan pengawasan di lembaga pemerintah.
Korupsi dalam proyek jalur kereta api tidak hanya berdampak pada penggunaan anggaran, tetapi juga menimbulkan kecurigaan terhadap efektivitas pengelolaan infrastruktur transportasi. Dengan Latest Program penyelidikan, KPK berupaya memastikan semua pihak yang terlibat diakui dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Proses ini diharapkan memberikan kejelasan terhadap keberlanjutan proyek serta peningkatan transparansi dalam pengadaan dan pengawasan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.
