WHO Setujui Dua Resolusi Kesehatan untuk Palestina dalam Special Plan
Special Plan – Jenewa, 18–23 Mei – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui dua resolusi penting dalam sidang ke-79 Majelis Kesehatan Dunia, yang berlangsung di Jenewa, untuk memberikan dukungan kepada sektor kesehatan Palestina. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah kritis dalam mengatasi tantangan yang mengancam sistem kesehatan di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah. Dengan 89 negara mendukung, 31 abstain, dan 5 menolak, dua resolusi ini menyoroti urgensi krisis kemanusiaan dan kesehatan yang terus memburuk.
Resolusi Pertama: Kondisi Kesehatan di Jalur Gaza
Resolusi pertama, yang berjudul “Kondisi kesehatan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki,” menekankan keterpurukan kondisi kesehatan di Jalur Gaza. Situasi ini semakin memburuk akibat kebijakan kelaparan, larangan masuknya pasokan kritis, dan serangan berulang oleh Israel. Kondisi pangan yang tidak memadai serta pengungsian yang padat berkontribusi pada peningkatan risiko wabah penyakit, menurut laporan WHO. Selain itu, sistem kesehatan Palestina terancam kehancuran karena kurangnya akses ke bahan bakar, vaksin, dan obat-obatan.
Resolusi Kedua: Penguatan Dukungan Internasional
Resolusi kedua, “Kondisi kesehatan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur,” mencerminkan tingkat dukungan internasional yang lebih tinggi. Dalam sidang ini, 108 negara memberikan dukungan, 13 abstain, dan 3 menolak. Resolusi ini didasarkan pada keputusan yang diadopsi pada Desember 2023, dan bertujuan memperkuat respons terhadap kerusakan infrastruktur kesehatan akibat agresi Israel. WHO menekankan perlunya memastikan fasilitas medis dapat beroperasi secara efektif serta melindungi tenaga kesehatan yang terancam.
Special Plan juga menyoroti kebutuhan penyelenggaraan konferensi donor internasional sebelum sesi Majelis Kesehatan Dunia berikutnya. Konferensi ini diharapkan menjadi platform untuk mendukung rekonstruksi sektor kesehatan Palestina, termasuk pembangunan pusat kesehatan, penyediaan alat medis, dan rehabilitasi fasilitas yang rusak. Selain itu, resolusi meminta pihak terkait mematuhi instruksi Mahkamah Internasional (ICJ) guna membuka perbatasan dan memfasilitasi evakuasi medis yang lebih cepat.
Salah satu poin utama dalam resolusi pertama adalah perlunya pengawasan terhadap pelanggaran terhadap pasien, korban luka, tenaga medis, serta ambulans. WHO menuntut Direktur Jenderalnya untuk menyusun laporan berkala berdasarkan penilaian lapangan. Poin ini ditekankan karena perlindungan fasilitas vital menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi kesehatan yang memburuk. Kebutuhan pasokan bahan bakar dan medis yang terus-menerus menjadi isu yang mendesak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Special Plan juga mencakup desakan agar negara-negara anggota WHO memperkuat kerja sama dalam menyediakan vaksin, obat-obatan, dan layanan kesehatan mental, terutama untuk anak-anak dan remaja yang terpapar trauma akibat konflik. Resolusi ini diperkirakan akan memicu upaya kolektif untuk memperbaiki akses kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. Selain itu, kebijakan kesehatan yang lebih inklusif diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan medis di Palestina.
Sebagai bagian dari Special Plan, Majelis Kesehatan Dunia mengakui peran penting organisasi internasional dalam mengawasi pelanggaran terhadap hak kesehatan penduduk Palestina. Dukungan ini menunjukkan komitmen global untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan yang sering kali terabaikan. Kebijakan kesehatan yang diusulkan akan menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret, seperti pengiriman bantuan darurat dan pelatihan tenaga kesehatan di daerah konflik.
