Jepang siapkan anggaran tambahan 3 triliun yen untuk tahun fiskal 2026
Latest Program – Pemerintah Jepang merencanakan pembentukan anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2026 dengan nominal di atas 3 triliun yen atau sekitar 19 miliar dolar AS, sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga energi akibat ketegangan yang berlanjut di Timur Tengah. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan rancangan anggaran ini kemungkinan akan diajukan ke parlemen pada pekan depan.
Langkah Dukungan untuk Rumah Tangga
Takaichi menambahkan pemerintah akan memanfaatkan dana cadangan senilai 500 miliar yen untuk bantuan biaya utilitas selama periode Juli hingga September. Peningkatan penggunaan pendingin udara di musim panas diprediksi memperparah beban rumah tangga, sehingga program ini bertujuan mengurangi pengeluaran energi per keluarga sekitar 5.000 yen selama tiga bulan.
“Kami akan semakin meningkatkan upaya untuk memastikan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu,” ujar Takaichi, menegaskan anggaran yang disusun bertujuan “melakukan segala upaya yang memungkinkan guna meminimalkan risiko.”
Dana tambahan untuk tahun fiskal 2025 yang sebelumnya direncanakan terpenuhi karena kenaikan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya. Hal ini membuat total penerbitan obligasi tetap stabil, meskipun Takaichi menepis kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan memengaruhi pasar obligasi.
Kekhawatiran pasar terhadap perburukan kondisi fiskal dan peningkatan inflasi telah mendorong kenaikan biaya pinjaman. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mencapai level tertinggi dalam sekitar tiga dekade. Namun, pemerintah tidak lagi memerlukan penerbitan obligasi 3 triliun yen untuk 2025 karena penerimaan pajak meningkat.
Takaichi juga menyebutkan pembentukan dana cadangan khusus untuk menghadapi dampak situasi di Timur Tengah, seperti lonjakan harga minyak mentah. Langkah ini diharapkan membantu stabilitas pasokan energi, dengan target pengadaan minyak mencapai sekitar 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jepang diperkirakan dapat mengamankan pasokan hingga musim semi 2027.
Dalam wawancara, Takaichi menegaskan bahwa pemerintah masih menolak mengharuskan masyarakat membatasi penggunaan energi. Menurutnya, saat ini negara belum sampai pada tahap di mana pembatasan tersebut bisa menghambat kegiatan ekonomi. Ia juga membuka kemungkinan revisi subsidi bagi distributor untuk menjaga harga bensin rata-rata sekitar 170 yen per liter.
Langkah anggaran tambahan ini muncul setelah tekanan dari partai penguasa dan oposisi yang meminta persiapan dana ekstra menghadapi kenaikan harga minyak mentah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta penutupan efektif Selat Hormuz. Jepang, yang sumber daya energinya terbatas, sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah melalui jalur utama pengiriman energi global tersebut.
