Main Agenda: Kritik terhadap Program Pemerintah Bagian dari Demokrasi
Main Agenda – Dalam forum diskusi di Beijing, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menggarisbawahi bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian integral dari proses demokrasi. “Setiap kebijakan pasti memiliki pro dan kontra. Jika ada yang mengkritik, itu berarti ada ruang untuk perbaikan, selama dasar kritiknya jelas dan objektif,” ujarnya dalam wawancara dengan ANTARA, Rabu (27/5). Menurut Riza, dinamika ini memperkuat sistem demokrasi, karena masyarakat aktif terlibat dalam evaluasi kebijakan dan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan.
Rapat GPPAD di Beijing
Komentar Riza disampaikan dalam pertemuan pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (GPPAD), yang digagas oleh pemerintah Tiongkok. “Kritik dari masyarakat tidak membuat kami kecewa, justru memperkaya diskusi,” tambahnya. Pemimpin negara-negara peserta GPPAD, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dianggap memahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi adalah cara untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif.
“Kritik yang masuk merupakan bentuk partisipasi aktif, dan kami terbuka untuk menerima masukan serta membangun solusi bersama,” jelas Riza. Ia menegaskan bahwa fokus Main Agenda adalah menciptakan ruang dialog yang sehat, agar setiap kontribusi dari berbagai pihak dihargai dalam perjalanan pembangunan nasional.
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Program KDKMP, yang merupakan salah satu inisiatif Main Agenda pemerintah, diluncurkan pada 16 Mei 2026. Hingga 25 Mei 2026, terdapat 13 provinsi yang telah mengoperasikan 10.534 gerai KDKMP, dengan 1.061 koperasi desa yang aktif. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan persentase gerai tertinggi, yakni 75,54 persen. Pemerintah menargetkan 20.000-30.000 koperasi desa selesai dibangun hingga 17 Agustus 2026, dengan alokasi Dana Desa 2026 mencapai 58,03 persen atau Rp34,57 triliun.
Main Agenda juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha mikro dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguasaan sumber daya lokal. Dengan 83.376 koperasi yang terdaftar sebagai badan hukum, peningkatan jumlah gerai KDKMP bertujuan untuk memperluas akses ekonomi kepada masyarakat pedesaan.
Kritik terhadap Model Sentralistik
Beberapa pihak mengkritik KDKMP karena dianggap berorientasi sentralistik. Kritik ini menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam merancang sistem ekonomi desa. “Pemerintah menjadi pengawas dan penyedia, tetapi masyarakat perlu diberi ruang untuk berpartisipasi aktif,” tutur Riza. Model ini juga dikaitkan dengan penurunan anggaran Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, alokasi Dana Desa 2026 turun menjadi 58,03 persen, sehingga dana per desa berkurang dari rata-rata Rp1 miliar menjadi Rp200 juta-Rp300 juta.
Program Desa Nelayan
Di samping KDKMP, pemerintah juga mendorong program Desa Nelayan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini menyediakan fasilitas seperti dermaga sederhana, panel surya, dan cold storage. Tujuannya adalah membangun ketahanan ekonomi desa laut, serta mendorong pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Hingga akhir 2025, 65 desa telah diubah menjadi desa nelayan, dan target hingga 2026 adalah 1.000 desa yang terjangkau.
Perkembangan Desa Mandiri
Kemendes PDT mencatat peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 20.503 pada 2025, dibandingkan 17.203 pada 2024. Meski ada kemajuan, masih ada 9.366 desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. Desa-desa ini menghadapi tantangan dasar seperti akses air bersih yang terbatas, fasilitas pengolahan sampah yang belum memadai, serta jalan rusak berat. Main Agenda menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah tidak hanya sekadar tanggapan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan desa yang lebih mandiri.
