Kementerian PKP Percepat Digitalisasi Program BSPS
Latest Program – Jakarta – Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mendorong implementasi sistem digital untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Fitrah Nur, pejabat di kementerian tersebut, langkah ini sudah mulai dijalankan. “Kita sedang mewujudkan transformasi digital BSPS. Seiring waktu, program ini akan sepenuhnya berbasis digital. Kami telah menyiapkan infrastruktur tersebut sejak awal,” jelasnya.
“Pengajuan BSPS kini berlangsung secara digital, tanpa ketergantungan pada surat menyurat. Hasil verifikasi juga sudah tersimpan dalam format digital dan terintegrasi ke sistem,” tambah Fitrah Nur.
Dalam hal ini, TFL atau Tenaga Fasilitator Lapangan akan menggunakan perangkat pribadi untuk mengumpulkan data. “Proses verifikasi dilakukan langsung melalui foto kondisi rumah, dokumen, dan aktivitas pemantauan. Semua informasi masuk ke sistem secara real-time,” terangnya.
Peningkatan Target BSPS Tahun 2026
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang dikenal dengan nama panggilan Ara, menyatakan bahwa BSPS akan menjadi prioritas utama kementerian pada tahun 2026. “Dari total anggaran Kementerian PKP, sekitar 83 persen dialokasikan untuk BSPS. Tujuannya adalah membangun dan memperbaiki 400.000 unit rumah bagi masyarakat,” katanya.
“Kami berkomitmen agar setiap dana digunakan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ara.
Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan peningkatan target BSPS hingga 2 juta unit rumah pada tahun depan. Tujuan utamanya adalah mempercepat pemenuhan rumah layak bagi masyarakat Indonesia. Dalam rangkaian kebijakan 2026, Kementerian PKP juga fokus pada beberapa isu strategis, seperti pembangunan hunian tetap pasca-bencana di Sumatera, 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, serta pengajuan tambahan anggaran untuk 50.000 unit BSPS.
Kementerian PKP juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perumahan dan memperkuat integrasi serta transparansi dalam penyelenggaraan program perumahan. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pembangunan rumah layak huni di seluruh Indonesia.
