Latest Program: Pelaku Industri Harapkan Regulasi Ekspor Melalui DSI Diterapkan Secara Efektif
Latest Program – Dalam rangka meningkatkan kinerja industri nasional, Latest Program yang dirancang oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) diharapkan menjadi solusi strategis bagi sektor ekspor. Berbagai pelaku industri menyambut antusias kebijakan ini, yang bertujuan menyederhanakan proses distribusi barang keluar negeri. Menurut Rezki Sri Wibowo, ketua Arghajata Consulting, kebijakan penyederhanaan sistem ekspor melalui DSI berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecepatan penerbitan regulasi turunan yang jelas serta perlindungan hukum bagi kegiatan ekspor yang sudah berjalan.
Kebijakan Satu Pintu untuk Memperkuat Kemitraan Ekspor
Latest Program yang diperkenalkan oleh DSI bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam mengelola ekspor. Rezki menyoroti pentingnya kepastian regulasi untuk menjaga stabilitas sistem logistik dan membangun kepercayaan dengan mitra internasional. “DSI menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tawar komoditas nasional di pasar global,” kata Rezki dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan program ini harus dijaga dengan pengawasan aktif dari berbagai pihak.
“Latest Program ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk menyatukan data ekspor dan memastikan transparansi di lapangan,” ujarnya.
Contoh Kebijakan Sukses di Negara Lain
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyatakan konsep menyatukan ekspor lewat satu pintu sudah terbukti efektif di beberapa negara. Sebagai contoh, Ghana mengimplementasikan badan ekspor khusus untuk komoditas kakao, yang berhasil memperkuat daya tawar produk lokal. “Kebijakan konsolidasi ekspor melalui DSI diharapkan bisa meniru keberhasilan negara-negara lain,” tambah Toto. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kejujuran para pemimpin dan transparansi dalam proses audit.
“Latest Program ini memungkinkan pemerintah mengontrol alur ekspor secara lebih terpusat, sehingga pengelolaan sumber daya bisa optimal,” jelas Toto.
Tata Kelola Profesional dan Masa Transisi
Menurut Toto, penerapan prinsip tata kelola yang transparan adalah kunci keberhasilan Latest Program. Ia menyarankan bahwa kebijakan ini harus diimplementasikan secara bertahap untuk memastikan adopsi yang mulus. “DSI diharapkan beroperasi dengan profesionalisme setelah masa transisi yang sudah ditentukan,” tambahnya. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengatasi masalah under-invoicing yang selama ini mengurangi potensi pendapatan negara.
“Dengan adanya Latest Program, diperkirakan akan ada peningkatan pengelolaan dana ekspor hingga 10-20 persen yang dialihkan ke sektor dalam negeri,” kata Toto.
Peran DSI dalam Mendukung Konsolidasi Ekspor
Badan Komunikasi Indonesia melalui Tenaga Ahli Utama Fithra Faisal mengatakan Latest Program merupakan langkah konsolidatif yang mendesak untuk meningkatkan efisiensi sistem ekspor. Ia menjelaskan bahwa DSI diberikan wewenang untuk menyatukan data transaksi dan memastikan akuntabilitas kegiatan ekspor. “Kebijakan ini diharapkan bisa mengembalikan potensi kekayaan negara yang terbuang akibat praktik transfer pricing dan under-invoicing,” ujarnya.
“Selama masa transisi, DSI akan menjadi penghubung antara pelaku industri dan lembaga pemerintah, sehingga kebijakan bisa berjalan dengan stabil,” kata Fithra.
Target Manfaat dan Tantangan Implementasi
Dengan adanya Latest Program, diperkirakan cadangan devisa akan meningkat sebesar 44 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan naik ke level Rp16.900 per dolar AS, yang akan memperkuat daya beli masyarakat. Namun, Toto menyoroti tantangan dalam menjaga kepercayaan pelaku industri selama proses transisi. “Kunci keberhasilan adalah komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
