Kemenhub Ajak Badan Usaha Pelabuhan Tingkatkan Kapasitas Layanan Peti Kemas
Kemenhub dorong badan usaha pelabuhan tingkatkan – Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan peti kemas oleh Badan Usaha Pelabuhan. “Salah satu tindakan yang diambil adalah penerbitan rekomendasi teknis untuk menetapkan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya memiliki status multipurpose,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Jumat.
Penetapan Terminal Peti Kemas
Pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi teknis mengenai penetapan terminal peti kemas dari fasilitas multipurpose. Proses ini dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sebagai pihak yang mengelola pelabuhan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Peningkatan Infrastruktur dan Kinerja
Dalam periode 2025 hingga April 2026, total 12 lokasi terminal resmi ditetapkan sebagai fasilitas peti kemas, termasuk Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu, pemerintah telah menetapkan standar penilaian kinerja operasional, meliputi efisiensi proses bongkar muat dan penggunaan peralatan. Penilaian terhadap standar ini dilakukan secara rutin untuk memastikan layanan tetap optimal.
“Kapasitas dan kualitas layanan pelabuhan yang meningkat menjadi kunci untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas internasional maupun domestik dalam beberapa tahun ke depan,” kata Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar.
Dalam rangka menjawab pertumbuhan aliran kontainer, pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhanan mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan nasional melalui APBN. Beberapa langkah yang diambil mencakup peningkatan kapasitas pelabuhan yang sudah ada, penguatan alur pelayaran, serta perbaikan kapasitas tambatan dan area penumpukan barang.
Sebagai bagian dari upaya ini, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan pemerintah telah mencapai 74 lokasi di seluruh Indonesia sepanjang 2025–2026. Langkah ini bertujuan memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, memperluas pelabuhan pengumpul di kawasan timur, serta mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi. Selain itu, penguatan infrastruktur juga bertujuan mendukung pertumbuhan perdagangan antar Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional.
Peningkatan produktivitas terminal, digitalisasi layanan, keandalan peralatan, serta integrasi rantai pasok nasional menjadi prioritas untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan meningkatkan daya saing. Konektivitas logistik yang baik diperlukan sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, dan pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
