Danantara Tegaskan Transparansi dalam Tata Kelola DSI
Key Discussion – Dalam Key Discussion terkini, Jakarta – Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung di Jakarta, Minggu, dan menjadi fokus utama Key Discussion kali ini. DSI, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan beroperasi berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik serta bertanggung jawab. Transparansi, menurut Dony, menjadi kunci utama untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait dan menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola yang dijalankan.
Peran DSI dalam Transaksi Ekspor SDA Strategis
DSI bertugas mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, seperti batu bara, crude palm oil (CPO), serta ferro alloy. Dalam Key Discussion, Dony menjelaskan bahwa penugasan ini memerlukan proses transisi yang diproyeksikan berlangsung selama 7 bulan, mulai Senin (1/6) hingga akhir tahun 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi tata kelola DSI berjalan lancar, tanpa mengganggu kegiatan bisnis yang telah berlangsung selama ini.
Menurut Dony, transisi ini akan mencakup beberapa langkah kritis. Pada tahap awal, DSI akan fokus pada fungsi penilai dan perantara dalam transaksi ekspor. Ini bertujuan untuk menguji mekanisme operasional yang baru, termasuk proses penentuan harga, verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan eksportir serta pemerintah. Selama periode ini, Key Discussion menjadi alat untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar transparansi dan akuntabilitas. Dony juga menekankan bahwa DSI akan terus terbuka untuk dialog dengan para pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta maupun institusi publik.
Struktur Operasional DSI dalam Dua Tahap
Dony Oskaria menjelaskan bahwa DSI akan beroperasi dalam dua tahap yang dirancang secara bertahap untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi berbagai pihak. Tahap pertama, yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, akan lebih menekankan pada fungsi penilai dan perantara. Dalam Key Discussion, ia menyatakan bahwa fase ini bertujuan untuk mengamankan proses ekspor SDA strategis dengan mengoptimalkan pengawasan dari pihak ketiga.
Tahap kedua, yang rencananya dimulai Januari 2027, akan melibatkan pembelian komoditas dari eksportir dalam negeri sebelum menjualnya ke pasar internasional. Ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam industri ekspor SDA. Dony menegaskan bahwa transparansi dalam Key Discussion akan terus dipertahankan, terutama dalam proses penawaran dan penerimaan komoditas dari eksportir. “Transparansi bukan hanya untuk keberlanjutan program DSI, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor SDA,” ujarnya.
Sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony menggarisbawahi bahwa transparansi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keberhasilan DSI. Dalam Key Discussion, ia menjelaskan bahwa pemerintah memandang transparansi sebagai penanda utama kinerja BUMN, karena dianggap mampu mencerminkan niat baik dalam mengelola aset negara. Dony menambahkan bahwa DSI akan menggunakan sistem digital dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan semua transaksi dapat dipantau secara real-time oleh pemangku kepentingan.
Dalam masa transisi, Dony juga menekankan pentingnya Key Discussion sebagai sarana komunikasi untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan dari publik dan sektor industri. Ia mengatakan bahwa DSI akan menghadirkan laporan bulanan, kuartalan, serta tahunan terkait aktivitas ekspor, harga komoditas, dan efisiensi operasional. “Kita ingin Key Discussion menjadi bagian dari budaya organisasi, sehingga semua keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama,” tambah Dony.
Key Discussion ini juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kinerja DSI secara berkala. Dony menyebutkan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan rutin dengan stakeholder, termasuk pengusaha, lembaga swadiri, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menerima masukan, memperbaiki kebijakan, serta memastikan bahwa DSI tidak hanya menjadi badan pengawas, tetapi juga mitra yang mendukung pengembangan sektor ekspor SDA. Dengan transparansi yang konsisten, Dony berharap Key Discussion dapat menjadi referensi bagi berbagai BUMN lainnya dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Penegakan transparansi dalam Key Discussion juga diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor ekspor. Dony mengingatkan bahwa DSI akan menerapkan sistem pengawasan yang melibatkan auditor eksternal dan internal. Selain itu, pihaknya akan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan proses yang objektif. Dengan demikian, Key Discussion tidak hanya menjadi agenda utama, tetapi juga sebagai kepastian bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat untuk negara dan rakyat.
