Latest Update: DJP Capai 13,59 Juta Pelaporan SPT Tahunan PPh pada Batas Akhir
Latest Update: Penyederhanaan SPT dan Capaian Pelaporan di Batas Akhir
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan angka pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang mencapai 13.593.754 pada 31 Mei 2026, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti. Angka ini mencerminkan kemajuan dalam penyederhanaan proses pengisian SPT untuk wajib pajak badan, yang sudah berlaku hingga akhir bulan Mei tahun ini. Latest Update dari DJP menunjukkan bahwa perubahan sistem ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan.
“Hingga pukul 24.00 WIB pada 31 Mei 2026, jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan telah mencapai 13.593.754,” ungkap Inge Diana Rismawanti dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (31/5). Angka ini diakui sebagai capaian penting dalam rangka penerapan sistem perpajakan yang lebih modern. DJP terus berupaya mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan tahunan, terutama untuk badan usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam proses administrasi.
Latest Update: Karyawan dan Nonkaryawan Menjadi Fokus Utama
Dalam kategori wajib pajak individu, laporan SPT Tahunan PPh mencakup 10.962.917 untuk karyawan dan 1.504.209 untuk nonkaryawan. Sementara wajib pajak badan melaporkan 1.079.466 SPT dalam rupiah, serta 1.724 SPT dalam dolar AS. Latest Update ini menunjukkan bahwa sektor badan usaha terus diperhatikan, terutama dalam upaya mendorong transparansi dan akurasi pelaporan pajak.
Menurut data yang diperoleh, sektor migas menjadi salah satu yang paling aktif dalam pelaporan SPT menggunakan dolar AS. Dari total 17 wajib pajak migas, 270 wajib pajak mengandalkan mata uang asing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak yang memiliki transaksi internasional. Selain itu, pelaporan SPT beda tahun buku yang dimulai sejak 1 Agustus 2025 tercatat mencapai 45.108 SPT dalam rupiah dan 43 SPT dalam dolar AS, menunjukkan adaptasi yang baik terhadap perubahan sistem.
Latest Update: Kinerja Coretax DJP Meningkatkan Efisiensi
Sejumlah 19.502.020 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax DJP, sistem elektronik yang dikembangkan oleh DJP. Angka ini mencakup 18.264.418 wajib pajak individu, 1.145.478 wajib pajak badan, 91.891 wajib pajak instansi pemerintah, serta 233 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Latest Update menunjukkan bahwa Coretax DJP tidak hanya mempercepat proses pelaporan tetapi juga meminimalkan kesalahan administratif.
DJP telah menegaskan bahwa sistem Coretax berperan penting dalam meningkatkan efisiensi perpajakan. Dengan adopsi sistem ini, data menunjukkan peningkatan signifikan pada SPT kurang bayar, terutama untuk karyawan individu yang mencatatkan kenaikan 83 persen pada 30 April 2026. Sementara itu, SPT lebih bayar mengalami penurunan 46 persen untuk karyawan dan 96 persen untuk nonkaryawan. Meski begitu, wajib pajak badan masih mengalami pertumbuhan SPT lebih bayar sebesar 59 persen.
Latest Update dari DJP juga menyoroti keberhasilan penggunaan Coretax dalam menyederhanakan proses. Penerapan sistem ini didukung oleh berbagai fitur seperti pengisian otomatis berdasarkan data transaksi, penggunaan aplikasi mobile, dan integrasi dengan sistem keuangan perusahaan. Dengan ini, DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempercepat proses pengumpulan pajak.
Latest Update: Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Selain peningkatan jumlah pelaporan, DJP juga memperhatikan kualitas data yang disampaikan. Berdasarkan laporan terkini, sektor migas tetap menjadi perhatian khusus, terutama karena penggunaan dolar AS dalam pelaporan pajak. Latest Update ini menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian mata uang menjadi bagian dari upaya DJP untuk menjaga konsistensi dan akurasi laporan pajak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi capaian tersebut dan menekankan bahwa peningkatan efisiensi menjadi prioritas. Ia menambahkan bahwa Coretax DJP telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, seiring dengan peningkatan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Latest Update ini juga menjadi bukti komitmen DJP dalam menyempurnakan sistem perpajakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
