Kemendagri gelar rakor selaraskan Program Prioritas Nasional
Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda strategis pemerintahan nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bertema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Keselarasan Program Prioritas Nasional.” Acara ini dirancang untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan arah reformasi hukum nasional, serta menjadi platform untuk harmonisasi program prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Main Agenda ini juga melibatkan peninjauan kualitas produk hukum lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
Tema dan Lokasi Rakor
Rakor yang akan berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6), merupakan bagian dari implementasi Main Agenda Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, acara ini bertujuan mengkoordinasikan kebijakan daerah dengan Program Prioritas Nasional, terutama dalam peningkatan otonomi daerah dan keberlanjutan pembangunan. Main Agenda ini juga mencakup evaluasi produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Permendagri), sebagai sarana memastikan kebijakan lokal tidak bertentangan dengan tujuan nasional.
Kemendagri, melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota Palu, mengusung Main Agenda ini sebagai langkah strategis. Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperkuat reformasi hukum yang dianggap penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan Main Agenda ini, fokus utama adalah peningkatan kualitas produk hukum daerah dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
Partisipasi dan Narasumber
Rakor akan dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah pusat, seperti Kementerian PPN/Bappenas, serta tokoh-tokoh yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Narasumber utama meliputi Anggota Komisi III DPR RI Longki Djanggola, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPHN) Min Usihen, dan para ahli hukum yang berpengalaman. Partisipasi mereka diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang penyelenggaraan Main Agenda, serta meningkatkan kualitas evaluasi kepatuhan produk hukum daerah.
Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menekankan bahwa Main Agenda ini tidak hanya sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk melahirkan kebijakan daerah yang lebih inovatif. “Produk hukum daerah menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kebijakan yang diusulkan oleh daerah secara langsung berdampak pada masyarakat,” jelas Cheka. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Main Agenda ini bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, legislatif daerah, dan masyarakat.
Sebagai bagian dari Main Agenda, rakor ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan produk hukum daerah, seperti keterbatasan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi antarinstansi. Poin utama yang menjadi fokus pembahasan adalah penyelarasan Program Prioritas Nasional dengan peraturan daerah, serta evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan. Cheka menegaskan bahwa Main Agenda ini merupakan langkah penting untuk memastikan reformasi hukum nasional berjalan secara efektif di tingkat daerah.
“Dalam praktiknya, kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sering kali dijabarkan melalui produk hukum daerah,”
kata Cheka dalam rapat koordinasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Main Agenda ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam menjalankan peraturan yang diharapkan oleh pemerintah pusat, serta meningkatkan kualitas kebijakan daerah sebagai alat penggerak pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Dengan Main Agenda yang diusung, Kemendagri berupaya menguatkan koordinasi antarwilayah dan mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan. Rakor ini juga akan menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan LSM, dalam menyempurnakan implementasi Program Prioritas Nasional.
