KPK panggil pegawai Kemenhub terkait kasus suap proyek kereta
KPK panggil pegawai Kemenhub terkait kasus – Komisi Pemerintah Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap seorang pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam penyelidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Pemanggilan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan saksi yang diberi nama JRO, yang saat ini menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. KPK memanggil JRO dalam rangka menggali informasi terkait kecurangan yang disangka terjadi dalam pengadaan proyek kereta api.
Pemanggilan Saksi dan Terpidana
Di samping JRO, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Wira Cipta Mandiri Consultant, berinisial JLD, sebagai saksi dalam penyelidikan ini. Pemanggilan terhadap JLD terjadi seiring penjelasan yang diberikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis. Menurut Budi, pemeriksaan akan dilakukan terhadap dua terpidana kasus, yaitu Harno Trimadi dan Zulfikar Fahmi, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung. KPK berupaya mengumpulkan bukti kuat untuk memperkuat penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Pemeriksaan akan dilakukan terhadap JRO selaku pegawai Kemenhub, yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan proyek kereta api,” terang Budi Prasetyo, Rabu (6/6). Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk menelusuri jaringan korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Proyek yang Diselidiki dan Lingkupnya
Kasus suap proyek kereta api ini terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Saat ini, nama gedung tersebut telah diubah menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dalam penyelidikan, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk para pejabat di lingkungan DJKA. Pemanggilan JRO dan JLD bertujuan untuk mengungkap lebih lanjut tentang alur dana yang diduga dialihkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam penyelidikan ini, KPK juga menginvestigasi proyek-proyek yang mencakup jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, serta empat proyek konstruksi lainnya. Selain itu, dua proyek supervisi di Lampegan dan Cianjur juga menjadi fokus utama. Pemanggilan saksi-saksi dari berbagai lapisan pihak terkait membantu KPK dalam memperoleh data lengkap mengenai proses tender yang disusupi kecurangan.
Kasus dan Perkembangan Terkini
Sebelumnya, KPK telah memanggil Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, berinisial ANS, untuk menyelidiki pelaksanaan proyek jalur kereta api di Sumatera Selatan. Namun, saksi berinisial FD, yang juga berada di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, tidak hadir dalam pemanggilan tersebut. KPK terus mengejar saksi-saksi lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini.
Hingga 20 Januari 2026, total jumlah tersangka yang ditahan mencapai 21 orang, termasuk Sudewo, anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024. Dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Proyek yang terlibat mencakup sejumlah besar aktivitas, termasuk perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. KPK memperkirakan adanya pengalihan dana yang dilakukan melalui rekayasa proses pengadaan untuk menyuap pihak-pihak tertentu.
KPK mengungkap bahwa dugaan suap terjadi pada tahapan awal pengadaan proyek, yaitu saat penyusunan proposal hingga pengumuman hasil tender. Pemanggilan pegawai Kemenhub dan saksi-saksi lain diharapkan mampu memperjelas alur korupsi yang terjadi. Kasus ini menjadi salah satu dari serangkaian penindasan korupsi yang dilakukan KPK dalam upaya membersihkan birokrasi di sektor transportasi. Pemanggilan JRO, sebagai pegawai Kemenhub, menegaskan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan proyek.
