Key Discussion: DPR Minta Kemenpar Analisis Daya Saing Regional Indonesia
Key Discussion – Jakarta – Dalam Key Discussion terkini, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ia menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam volume devisa dan kunjungan wisatawan asing, Indonesia belum mampu menunjukkan posisi yang sejajar dengan negara-negara tetangga. “Kita menilai volume devisa yang masuk selama tahun 2025 dan jumlah wisatawan mancanegara yang tinggi, tetapi belum melihat bagaimana Indonesia bersaing secara objektif di kawasan ini. Ada isu besar bahwa pariwisata Vietnam kini lebih unggul daripada kita,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Perlu Analisis Data yang Jelas untuk Optimalkan Alokasi Anggaran
Dalam Key Discussion yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/6), Novita mengingatkan bahwa Kemenpar harus menyajikan data perbandingan dengan negara-negara pesaing di ASEAN. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar alokasi anggaran besar tidak hanya sebagai biaya promosi rutin, tetapi memiliki hasil yang terukur dan bermakna bagi pengembangan daerah. Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan berbasis data akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan strategi yang lebih efektif.
Key Discussion juga menyoroti bahwa kinerja sektor pariwisata harus diukur secara menyeluruh, bukan hanya dari segi jumlah pengunjung atau pendapatan. Novita menilai, dengan memahami daya saing regional, Indonesia dapat menentukan kekuatan dan kelemahan masing-masing destinasi, serta menyusun strategi yang sesuai. “Daya saing tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas pengalaman wisata dan kemudahan akses,” tambahnya.
Tiga Isu Utama yang Perlu Diperbaiki
Novita menyoroti tiga tantangan mendasar yang harus segera dikelola. Pertama, peningkatan akses penerbangan langsung ke berbagai wilayah. Ia mencontohkan bahwa rute strategis seperti penerbangan langsung dari Bangkok ke Manado atau Kediri sangat penting untuk mendukung destinasi wisata di Dapil Trenggalek. Tanpa konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan berkonsentrasi di area tertentu.
Kedua, penyederhanaan regulasi alih fungsi lahan. Banyak potensi investasi pariwisata terhambat karena proses perizinan yang rumit, terutama saat berkoordinasi dengan Perhutani dan Kementerian Kehutanan. Ia menegaskan bahwa Kemenpar perlu hadir untuk mengurangi hambatan birokrasi ini, agar arus investasi ke daerah tidak terganggu.
Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Para kepala daerah, menurut Novita, menyambut upaya pengoptimalan pendapatan negara, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal. Ia menyarankan pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menciptakan sumber pemasukan baru dari sektor pariwisata.
“Kapan pariwisata Indonesia bisa dikembangkan secara maksimal seperti Dubai? Saya berharap evaluasi terhadap anggaran ini lebih ketat, agar tidak ada kebocoran yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat daerah,” tambah Novita.
Key Discussion menekankan bahwa sektor pariwisata harus menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas pertumbuhan ekonomi secara merata. Ia menantikan langkah konkret dari Kemenpar untuk mengubah paradigma pengembangan pariwisata, terlepas dari bergantung pada pajak rakyat. Dengan mengetahui daya saing regional, Indonesia bisa mengarahkan sumber daya dan investasi lebih tepat sasaran, sehingga mampu menyaingi negara-negara tetangga dalam membangun industri pariwisata yang berkelanjutan.
Novita juga menyebutkan bahwa Kemenpar perlu menggali potensi lokal yang belum dimaksimalkan. Banyak wilayah di Indonesia memiliki keunikan alam dan budaya yang bisa dikembangkan, tetapi masih terabaikan karena kurangnya promosi yang strategis. “Kita harus memperhatikan kompetitif dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, agar bisa menghadirkan daya tarik yang lebih kuat bagi wisatawan internasional,” tuturnya. Dengan analisis yang mendalam, kebijakan pariwisata akan lebih relevan dengan kebutuhan pasar, serta meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional.
