Beritaturah News
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Airlangga: Negara berkembang perlu aktif dalam tata kelola global

Published September 13, 2026 · Updated September 13, 2026 · By Emily Miller - beritaturah.com

Foto : Emily Miller - beritaturah.com

Indonesia Dorong Peran Negara Berkembang dalam Pembaruan Tata Kelola Dunia

Beritaturah.com – Indonesia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif negara-negara berkembang dalam merumuskan aturan dan institusi global. Sikap tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).

Forum BRICS pada Keketuaan India 2026 menjadi ruang pembahasan beragam isu yang berpengaruh langsung terhadap arah ekonomi dan stabilitas dunia. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam percakapan internasional penting agar kebutuhan pembangunan, perdagangan, pembiayaan, serta ketahanan negara berkembang tidak hanya menjadi objek dari keputusan yang dibuat pihak lain.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Reformasi lembaga multilateral

Airlangga menilai perubahan geopolitik dunia membuat partisipasi negara berkembang dalam negosiasi global semakin mendesak. Pergeseran kekuatan ekonomi, persaingan kepentingan antarnegara, dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan menjadikan suara dari negara berkembang perlu hadir dalam proses penyusunan kebijakan internasional.

Indonesia terus mendorong pembaruan pada berbagai lembaga multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, serta lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah membentuk institusi yang lebih tanggap terhadap realitas global saat ini dan memberi representasi yang lebih seimbang bagi kepentingan negara berkembang.

Dalam praktiknya, tata kelola global berpengaruh pada banyak aspek kehidupan ekonomi nasional. Ketentuan perdagangan dapat memengaruhi akses produk ke pasar luar negeri. Aturan pembiayaan internasional berkaitan dengan ruang negara untuk membangun. Sementara itu, kesepakatan mengenai energi, pangan, teknologi, dan lingkungan dapat menentukan pilihan kebijakan yang tersedia bagi banyak negara.

Karena itu, keterlibatan dalam negosiasi bukan sekadar kehadiran diplomatik. Indonesia memandang proses tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ruang pembangunan yang cukup, sekaligus memperjuangkan sistem internasional yang tidak mengabaikan keadaan dan kebutuhan negara berkembang.

Perdagangan terbuka dan rantai pasok tangguh

Di bidang ekonomi, perhatian Indonesia juga tertuju pada kondisi global yang menghadapi fragmentasi, ketidakpastian arus dagang, dan tekanan terhadap rantai pasok. Situasi ini dapat mempersulit negara dalam menjaga kelancaran pasokan bahan baku, energi, pangan, maupun barang penting lainnya.

Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berlandaskan aturan. Pendekatan tersebut diharapkan tetap memberikan keleluasaan bagi negara berkembang untuk menjalankan agenda pembangunannya. Perdagangan yang berbasis aturan dipandang penting agar hubungan ekonomi internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan negara tertentu.

Pembahasan ekonomi dalam forum BRICS mencakup kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement atau LCS, pembentukan rantai pasok global yang lebih tahan terhadap gangguan, serta penguatan tata perdagangan dunia. Penggunaan mekanisme penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal menjadi salah satu agenda kerja sama keuangan yang dibahas dalam kelompok tersebut.

Selain ekonomi dan perdagangan, agenda BRICS 2026 mencakup penguatan kerangka kelembagaan BRICS, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, pangan serta pertanian, digitalisasi dan teknologi, perubahan iklim, hingga lingkungan. Luasnya agenda itu menunjukkan bahwa ketahanan global tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kemampuan negara menghadapi gangguan di berbagai sektor secara bersamaan.

Pesan Presiden Prabowo dalam sesi BRICS

Pada sesi khusus untuk anggota BRICS bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya membangun ketahanan secara bertahap. Ketahanan, dalam pandangan Presiden, perlu dimulai dari kapasitas nasional, diperkuat lewat kolaborasi kawasan, lalu dikembangkan menjadi daya tahan bersama di tingkat dunia.

Gagasan tersebut menempatkan kerja sama internasional sebagai pelengkap dari penguatan di dalam negeri. Ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan keamanan tidak dapat berdiri sendiri ketika negara-negara saling terhubung melalui perdagangan, pembiayaan, teknologi, serta arus pasokan global.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo menegaskan.

Presiden juga melihat kekuatan bersama BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dunia, memperkuat jaminan pangan dan energi, serta membuka peluang pembangunan. Posisi kelompok ini dinilai penting karena anggotanya mencakup pasar besar dan negara-negara produsen energi utama.

KTT BRICS 2026 dijadwalkan berlanjut ke hari kedua dengan pembahasan bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”. Sesi tersebut melibatkan negara anggota dan mitra BRICS, dengan fokus pada ketahanan, inovasi, kerja sama, keberlanjutan, serta pertumbuhan global yang lebih inklusif.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam agenda tersebut membawa pesan yang jelas: negara berkembang perlu ikut menentukan arah aturan global. Dengan mengambil peran dalam dialog, perundingan, dan kerja sama multilateral, kepentingan pembangunan dapat lebih diperhatikan dalam keputusan yang memengaruhi masa depan ekonomi dunia.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Airlangga?

Airlangga is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Airlangga matter?

Airlangga matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.