Bisnis

DEN: Usulan definisi korupsi tetap pertanggungjawaban kerugian negara

penutupan-indonesia-international-sustainability-forum-2026-2879946

DEN Tegaskan Revisi Definisi Korupsi Tidak Menghapus Tanggung Jawab Kerugian Negara

Beritaturah.com – DEN – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa gagasan penyesuaian definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara. Usulan tersebut diarahkan pada penguatan kepastian pembuktian sekaligus perluasan jenis tindak pidana korupsi yang dapat dijangkau hukum Indonesia.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penjelasan itu di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa perubahan yang dibicarakan bukan penghilangan unsur kerugian negara, melainkan penyempurnaan cara menilai dan membuktikan unsur pidana dalam perkara korupsi.

“Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar,” kata Luhut.

Pasal Kerugian Negara Tetap Dipertahankan

DEN menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap menjadi bagian penting dalam kerangka pemberantasan korupsi. Ketentuan yang sepadan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, juga tetap dipertahankan.

Artinya, pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang merugikan keuangan negara tidak dihapus. Upaya pemulihan kerugian negara pun tetap berlaku. Fokus penyempurnaan berada pada perumusan unsur tindak pidana agar proses penegakan hukum memiliki ukuran pembuktian yang lebih jelas, konsisten, dan objektif.

Bagi pembaca, penegasan ini penting karena perdebatan mengenai perubahan rumusan hukum korupsi kerap dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap uang negara dapat melemah. DEN justru menyampaikan bahwa kepastian unsur hukum diperlukan agar pelaku yang benar-benar melakukan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang bertindak dengan niat baik tidak dipidana tanpa dasar yang memadai.

Jangkauan Delik Korupsi Diusulkan Lebih Luas

Selain memperbaiki aspek pembuktian, DEN mendorong perluasan cakupan tindak pidana korupsi melalui pengadopsian sejumlah ketentuan United Nations Convention against Corruption atau UNCAC. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tetapi tidak seluruh deliknya telah diterapkan secara lengkap dalam hukum nasional.

Salah satu contoh yang disorot adalah penyuapan terhadap pejabat publik asing atau bribery of foreign public officials. Jenis perbuatan ini belum diatur secara khusus dalam ketentuan pidana nasional, padahal telah menjadi bagian dari standar internasional pemberantasan korupsi.

Penambahan delik tersebut dipandang dapat memperkuat respons hukum terhadap praktik suap yang melintasi batas negara. Dalam aktivitas ekonomi dan bisnis yang semakin terhubung secara internasional, aturan yang menjangkau bentuk korupsi lintas yurisdiksi menjadi relevan untuk menjaga integritas transaksi serta tata kelola.

“Kepastian hukum adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, dan data lintas negara selama tiga dekade secara konsisten menunjukkan hal itu. Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil dan selaras dengan standar internasional,” ujar Luhut.

Empat Rekomendasi Utama DEN

Hasil kajian dan pembahasan DEN bersama para ahli menghasilkan empat rekomendasi pokok. Pertama, rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP perlu disempurnakan agar unsur tindak pidananya lebih terang dalam praktik pembuktian.

Kedua, DEN mengusulkan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi keputusan kebijakan maupun keputusan bisnis yang dibuat dengan itikad baik dan melalui prosedur yang benar. Perlindungan tersebut tidak berarti membebaskan pelanggaran hukum, melainkan membedakan keputusan yang wajar dari tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau melawan hukum.

Ketiga, Indonesia didorong untuk memasukkan delik UNCAC yang belum tercakup dalam sistem hukum nasional, termasuk penyuapan kepada pejabat publik asing. Keempat, DEN merekomendasikan penyusunan omnibus law keuangan negara untuk memperjelas status kekayaan negara.

Kejelasan mengenai status kekayaan negara dinilai berhubungan langsung dengan penegakan hukum. Rumusan yang tegas dapat membantu aparat, pejabat publik, pelaku usaha, dan masyarakat memahami batas kewenangan serta bentuk pertanggungjawaban yang berlaku dalam penggunaan atau pengelolaan aset negara.

Kepastian Hukum dan Kepentingan Publik

DEN memandang kepastian hukum bukan hanya kebutuhan pelaku usaha. Prinsip tersebut juga diperlukan agar proses penegakan hukum menghasilkan manfaat yang seimbang bagi masyarakat. Dalam perkara korupsi, kepastian aturan dan pembuktian dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi pengambilan keputusan yang dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

“Kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan mendorong perekonomian, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum mencapai tujuan akhirnya, yaitu memberikan kemanfaatan yang nyata, proporsional, dan adil bagi seluruh masyarakat,” tutur Luhut.

Dengan demikian, arah usulan DEN menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda yang tetap harus kuat, namun dijalankan dengan standar pembuktian yang lebih pasti. Pertanggungjawaban atas kerugian negara tetap menjadi bagian dari sistem hukum, sementara ruang lingkup pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengikuti perkembangan standar internasional.

Frequently Asked Questions

What is DEN?

DEN is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does DEN matter?

DEN matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *