Special Plan: KEK Bitung Perlu Ekosistem Kemudahan Berusaha
Pemprov Sulut Tegaskan Peran Kemitraan dalam Pemenuhan Syarat Investasi
Special Plan menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang. Dalam pernyataannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala, menekankan bahwa ekosistem kemudahan berusaha adalah kunci keberhasilan KEK. “Dengan Special Plan, kita mampu mengoptimalkan potensi alam dan lokasi strategis Sulut untuk menarik investasi berkelanjutan,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait. Program ini diharapkan memberikan ruang bagi pengusaha dan investor lokal maupun internasional untuk berkembang tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Kemitraan dengan Kementerian Imigrasi sebagai Pendorong Utama
Kemitraan antara Pemprov Sulut dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diperlukan untuk mendorong keberhasilan Special Plan di KEK Bitung. Layanan Ultima I’m Sez, yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menjadi salah satu langkah konkret dalam mempermudah proses perizinan bagi pengusaha dan wisatawan. Denny Mangala menyebutkan bahwa akses cepat dan penyederhanaan aturan keimigrasian akan meningkatkan daya tarik KEK Bitung sebagai pusat industri dan logistik. Selain itu, program ini juga mendukung KEK Likupang yang fokus pada sektor pariwisata super prioritas nasional.
“Layanan Ultima I’m Sez adalah bagian dari Special Plan yang menjamin kepastian hukum dan kecepatan dalam pengurusan visa serta izin tinggal,” tambah Denny. Ini penting untuk menjaga konsistensi investasi di dua KEK tersebut, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja asing yang berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dan sektor usaha.
Denny Mangala menjelaskan bahwa keberhasilan Special Plan di Sulut bergantung pada sinergi antara berbagai institusi. Pemerintah provinsi menggandeng Dinas Perindag, DPMPTSP, dan Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan pengembangan KEK Bitung dan Likupang berjalan selaras. “Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat penerapan Special Plan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan di kawasan khusus,” jelasnya. Sementara itu, Pemprov Sulut terus berupaya menyempurnakan kebijakan kemudahan berusaha, seperti pengurangan birokrasi dan peningkatan infrastruktur untuk menunjang investasi di bidang manufaktur, logistik, dan pariwisata.
KEK Bitung, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019, merupakan satu dari tiga KEK yang menjadi fokus Special Plan di Sulut. Kawasan ini ditargetkan menyerap 34.710 tenaga kerja dan menarik investasi hingga Rp35,2 triliun. Namun, hingga 2023, realisasi investasi hanya mencapai Rp1,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.154 orang. Dengan Special Plan, Pemprov Sulut berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target tersebut melalui integrasi layanan pemerintahan yang lebih efisien.
Dalam Special Plan, Pemprov Sulut juga fokus pada inisiatif yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Denny Mangala menyebutkan bahwa keberhasilan KEK Bitung tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kemampuan tenaga kerja asing dan lokal untuk beradaptasi dengan kebutuhan industri. “Kita perlu memastikan sistem pemerintahan yang responsif dan transparan, agar investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal,” tambahnya. Dengan Special Plan, Sulut juga ingin menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan sektor industri yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkan Special Plan, Pemprov Sulut telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kemudahan berusaha di KEK Bitung. Langkah ini mencakup penguatan regulasi yang mengakomodasi perusahaan skala kecil hingga besar, serta mempercepat proses penerbitan izin usaha. Dengan demikian, KEK Bitung diharapkan menjadi contoh sukses dalam menerapkan Special Plan yang tidak hanya fokus pada penarikan investasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan, ketersediaan pasar, dan akses teknologi.
Kemitraan yang terjalin dalam Special Plan tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga perusahaan dan masyarakat. Denny Mangala menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk kolaborasi multidisiplin yang menunjukkan dukungan penuh terhadap visi pembangunan Sulut. “Kita berharap Special Plan akan menjadi landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. Dengan implementasi yang tepat, KEK Bitung dan Likupang bisa menjadi pilar utama ekonomi Sulut di masa depan.
