Presiden Tetapkan Target Nilai Tukar Rupiah dalam KEM-PPKF 2027
Main Agenda – Jakarta – Pada Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan fiskal dan makroekonomi yang menetapkan rupiah akan dijaga stabil dengan dolar Amerika Serikat dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. “Kita perlu strategi fiskal dan moneter yang mampu menjaga kurs rupiah tetap kuat terhadap mata uang internasional,” ujarnya dalam pidato.
Dokumen KEM-PPKF 2027 ini disampaikan di tengah tekanan yang terus menghimpit nilai tukar rupiah, yang sempat mencapai Rp17.706 per dolar AS pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi dasar untuk menetapkan proyeksi kurs yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi domestik pada 1,5 hingga 3,5 persen guna menjaga daya beli masyarakat dan nilai tukar.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,”
Target ini dibarengi dengan rencana defisit APBN 2027 sebesar 1,80 hingga 2,40 persen PDB. Komitmen tersebut menjadi langkah untuk mengurangi defisit anggaran, terutama setelah realisasi tahun 2025 mencapai 2,92 persen. Pemerintah mengalokasikan kebijakan belanja hingga 14,80 persen PDB dan pendapatan negara sekitar 11,82 hingga 12,40 persen PDB.
Stabilitas fiskal juga didukung oleh proyeksi harga minyak mentah Indonesia di kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel. Target produksi minyak bumi sebesar 602-615 ribu barel/hari dan gas 934-977 ribu barel setara minyak per hari. Dengan ini, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8-6,5 persen tahun 2027, sebagai langkah menuju 8 persen pada 2029.
Rapat Paripurna dan Peserta Utama
Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI masa persidangan 2025-2026 menghadirkan 451 anggota. Kuorum ditetapkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri kabinet, termasuk Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Djamari Chaniago.
Dalam ruangan, hadir pula Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua LPS Anggito Abimanyu. Rapat membahas tiga agenda utama: penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, evaluasi revisi Prolegnas RUU Prioritas 2026, serta pendapat fraksi atas RUU inisiatif Komisi III tentang perubahan UU Kepolisian.
