Hukum, dari Hery Suryanto hingga ASN Bea Cukai kabur dari wartawan
Peristiwa Hukum di Jakarta pada Jumat (8/5)
Hukum – Beberapa insiden hukum terjadi di Jakarta pada Jumat (8/5), termasuk pembentukan komite etik oleh Ombudsman untuk menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hery Susanto. Selain itu, ada juga kasus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bea Cukai yang kabur saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut rangkuman lengkap berita hukum terkini:
Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Bus ALS di Muratara Bertambah
Di Sumatera Selatan, kecelakaan antara Bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyebabkan korban meninggal tambahan. Pasien bernama Muhamad Fahrul Hubaidi (32), warga Tegal, Jawa Tengah, meninggal pada pukul 11.00 WIB setelah mengalami luka bakar parah. Kasatlantas Polres Muratara, AKP M Karim, mengonfirmasi insiden tersebut dari Palembang.
“Korban meninggal saat menjalani perawatan di RSUD Rupit. Luka bakar yang dialaminya berdampak fatal,” ujar AKP M Karim.
KPK Suspek ASN Bea Cukai Terima Uang Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan penerimaan uang korupsi oleh seorang ASN Bea Cukai, Ahmad Dedi, yang kabur dari kejaran wartawan. Penyidik memanggil saksi, termasuk AD, untuk memperjelas keterlibatan dengan PT BR (Blueray Cargo). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan:
“Penyidik sedang mendalami dugaan penerimaan dari PT BR. Kasus ini masih dalam penyelidikan lanjutan,” ujar Budi Prasetyo.
Menteri Keuangan Tegaskan Tidak Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama tidak akan langsung ditonaktifkan meski namanya muncul dalam dakwaan kasus Blueray Cargo. Purbaya menunggu hasil klarifikasi proses hukum yang sedang berlangsung.
“Tidak (menonaktifkan). Sampai clear di sana seperti apa. Proses hukum kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti,” kata Purbaya.
Ombudsman Bentuk Majelis Etik untuk Hery Susanto
Ombudsman RI membentuk komite etik lima orang untuk mengadili Hery Susanto, Ketua Ombudsman nonaktif yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi nikel. Wakil Ketua Ombudsman, Rahmadi Indra Tektona, mengatakan langkah ini sebagai bentuk komitmen ORI dalam merespons dinamika hukum terkini.
LPSK Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pati
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat upaya melindungi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati. Penguatan dilakukan melalui pendekatan langsung, asesmen, serta kerja sama dengan lembaga lain.
