Kemenkum Percepat Pelaksanaan Astacita lewat Digitalisasi dan Akses Hukum
Beritaturah.com – Kementerian Hukum memperluas pelaksanaan agenda Astacita dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelaksanaannya mencakup pembenahan layanan publik, penataan regulasi, penguatan bantuan hukum, pemanfaatan kekayaan intelektual, hingga penyusunan kebijakan yang bertumpu pada analisis.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa arah kerja kementeriannya diselaraskan dengan prioritas pemerintah di berbagai bidang. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembaruan administrasi hukum dan layanan bagi masyarakat dapat berjalan secara terhubung, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.
“Bagi Kementerian Hukum, semua sekarang kita jalankan Astacita Bapak Presiden,” ujar Supratman.
Layanan Publik Menuju Sistem Digital Terpadu
Salah satu fokus utama berada pada digitalisasi layanan. Kementerian Hukum tengah menjalankan proses migrasi sistem yang ditargetkan selesai pada Oktober. Setelah tahap tersebut rampung, seluruh layanan publik di lingkungan kementerian diharapkan dapat diakses melalui sistem digital.
Transformasi ini penting bagi masyarakat karena urusan administrasi hukum sering membutuhkan kejelasan prosedur, ketepatan data, serta akses yang tidak selalu mudah dijangkau secara langsung. Digitalisasi diharapkan membantu membuat layanan lebih tertata dan memungkinkan proses pelayanan dilakukan dengan mekanisme yang lebih seragam.
Perubahan sistem juga menjadi bagian dari kebutuhan birokrasi modern, terutama ketika volume layanan terus berkembang. Namun, keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada kesiapan sistem, kemudahan penggunaan, dan kemampuan layanan tersebut menjangkau warga yang membutuhkan bantuan.
Penataan Peraturan dan Pengurangan Tumpang Tindih
Di sektor peraturan perundang-undangan, Presiden memberikan tugas kepada Kementerian Hukum untuk melakukan simplifikasi dan deregulasi. Pekerjaan itu termasuk menata kembali proses harmonisasi serta sinkronisasi regulasi yang saling bertentangan atau dinilai sudah tidak diperlukan.
Penumpukan aturan dapat menciptakan ketidakpastian, baik bagi masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Karena itu, penyederhanaan regulasi tidak semata-mata berarti mengurangi jumlah aturan, melainkan memastikan setiap ketentuan memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling menghambat.
Harmonisasi juga berperan penting untuk menjaga agar kebijakan pada tingkat berbeda dapat berjalan searah. Ketika aturan yang tumpang tindih dapat diidentifikasi dan diperbaiki, proses pelayanan serta pelaksanaan program pemerintah berpotensi menjadi lebih efisien.
Pos Bantuan Hukum Menjangkau Desa dan Kelurahan
Penguatan akses keadilan menjadi bagian lain dari agenda tersebut. Kementerian Hukum telah membentuk 83.960 Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum diarahkan untuk memberi ruang penyelesaian persoalan hukum yang lebih dekat dengan warga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga saat ini, sekitar 14 ribu perkara telah diselesaikan melalui mediasi dari total 16 ribu pengaduan yang masuk ke Posbankum. Penyelesaian di tingkat masyarakat dapat menjadi jalan yang lebih cepat bagi perkara-perkara yang memungkinkan diselesaikan melalui kesepakatan, tanpa harus seluruhnya berlanjut ke pengadilan.
“Itu bagus, karena kalau itu berlanjut ke pengadilan, apalagi kalau dia kasus pidana, itu beban APBN kita pasti akan bengkak,” ucap Supratman.
Ia menggambarkan biaya penanganan satu perkara pidana dapat mencapai Rp80 juta apabila kasus tersebut berlanjut dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan sekitar 14 ribu perkara yang diselesaikan melalui Posbankum, negara diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp1,2 triliun.
Selain pertimbangan anggaran, mediasi memberi arti penting bagi warga yang membutuhkan kepastian dan pendampingan awal. Pos bantuan hukum dapat menjadi pintu masuk untuk memahami pilihan penyelesaian sengketa, hak yang dimiliki, serta langkah yang dapat ditempuh sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
Paten Didorong Menjadi Inovasi yang Dipakai
Pada bidang kekayaan intelektual, Kementerian Hukum terus menyelenggarakan temu bisnis atau business matching. Langkah ini ditujukan agar paten yang sudah terdaftar tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan dapat menemukan pihak yang mampu memanfaatkannya.
Paten yang digunakan dalam kegiatan usaha, produksi, atau pengembangan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk memberi manfaat nyata. Pertemuan antara pemegang paten dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka ruang pemanfaatan inovasi secara lebih luas.
“Tujuannya begitu ini terpakai, maka inovasi itu akan terus berkembang,” tutur Supratman.
Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya sebagai mekanisme pencatatan hak, tetapi juga sebagai sarana mendorong inovasi agar bergerak dari gagasan menuju penggunaan yang lebih konkret.
Kebijakan Diuji Sebelum Menjadi Regulasi
Supratman juga menekankan peran Badan Strategi Kebijakan dalam proses pengambilan keputusan di Kementerian Hukum. Setiap keputusan yang akan dikeluarkan perlu melewati analisis kebijakan berbasis bukti. Gagasan yang muncul tidak langsung diterapkan, melainkan terlebih dahulu diuji dan disempurnakan melalui mekanisme tersebut.
Jika hasil analisis menghasilkan rekomendasi yang sesuai, kebijakan dapat diterjemahkan menjadi peraturan menteri atau menjadi usulan perubahan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi. Pola ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan memiliki dasar pertimbangan yang memadai.
“Kalau sudah sesuai rekomendasinya, saya tinggal jalankan dalam bentuk peraturan menteri, ataupun usulan untuk melakukan perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak pernah suka-suka,” kata Menkum.
Dengan digitalisasi pelayanan, pembenahan regulasi, perluasan Posbankum, penguatan pemanfaatan paten, dan kebijakan berbasis analisis, Kementerian Hukum menempatkan Astacita sebagai kerangka kerja lintas bidang. Dampaknya akan terlihat dari sejauh mana layanan menjadi lebih mudah diakses, aturan lebih selaras, dan perlindungan hukum dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemenkum jalankan Astacita sepanjang dua tahun?
Kemenkum jalankan Astacita sepanjang dua tahun is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemenkum jalankan Astacita sepanjang dua tahun matter?
Kemenkum jalankan Astacita sepanjang dua tahun matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.