Populer, penjualan kapal perang RI-penyelundupan 2,6 ton sabu cair

Lima Sorotan Berita: Dari Rencana Jual Kapal Perang hingga Penangkapan Sabu Cair 2,6 Ton

Beritaturah.com – Perkumpulan kabar pilihan dari berbagai kanal Antaranews.com pada hari Rabu mencakup topik yang beragam, mulai dari langkah legislatif terkait penjualan kapal perang nasional hingga operasi penegakan hukum di perairan Riau. Berikut rangkuman singkatnya.

Polisi Dalami Insiden Pengemudi Alphard Lempar Batu ke Motor di Bintaro

Kasus yang sempat viral di media sosial kini menjadi perhatian aparat. Seorang pengemudi mobil Alphard diduga menghantam sepeda motor dengan batu setelah terjadi tabrakan antarpengendara di Jalan Veteran Raya, kawasan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kepolisian setempat telah turun tangan untuk mendalami kronologi peristiwa tersebut.

DPR Serahkan Tindak Lanjut Surpres Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara ke Komisi I

Parlemen merespons surat presiden yang mengusulkan penjualan kapal perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan bahwa pimpinan lembaga legislatif telah meneruskan penanganan dokumen tersebut kepada Komisi I, komisi yang membidangi urusan pertahanan.

Danantara Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Restrukturisasi BUMN Karya

Dony Oskaria, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, menegaskan bahwa proses restrukturisasi terhadap BUMN Karya harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Pernyataan itu disampaikan untuk memastikan langkah korporasi tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.

BNN Bersama Bea Cukai dan Polda Kepri Amankan 2,6 Ton Sabu Cair dari Kapal Berbendera Tanzania

Di perairan Tanjung Parit, Bengkalis, Riau, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea Cukai serta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika. Kapal berbendera Tanzania yang ditahan diduga mengangkut 2,6 ton sabu cair.

Istana: Status Kepegawaian Guru PPPK Akan Dialihkan ke Pemerintah Pusat

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berprofesi sebagai guru akan mengalami perubahan status. Kepegawaian mereka direncanakan dialihkan menjadi bagian dari aparatur pemerintah pusat.