Persiapan Wajib Halal 18 Oktober 2026 Didorong Berjalan Selaras
Beritaturah.com – Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 diharapkan dapat berlangsung tertib dengan dukungan kesiapan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan yang telah ditetapkan, melainkan juga kesiapan pihak-pihak yang menjalankannya.
Dalam agenda di JICC, Senayan, Jakarta, Kamis, Ma’ruf Amin menyampaikan harapan agar pelaksanaan kewajiban halal dapat menjangkau sebanyak mungkin pelaku usaha secara bertahap. Ia memandang target menyeluruh tetap penting, namun pelaksanaan di lapangan perlu mempertimbangkan kondisi dan kesiapan yang ada.
“Harapannya memang sudah seluruhnya, tapi mungkin bisa dalam tahapan sebagian besar,” kata Ma’ruf Amin.
Kewajiban halal telah memiliki dasar pengaturan dalam Undang-Undang. Karena itu, pelaksanaannya diarahkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus dapat diterapkan secara efektif oleh pelaku industri. Kesiapan prosedur, pemahaman pelaku usaha, serta dukungan lembaga yang menangani sertifikasi menjadi bagian penting dalam masa menuju pemberlakuan kebijakan tersebut.
Pelaku Usaha Diharapkan Mulai Memenuhi Sertifikasi
Ma’ruf Amin, yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, mendorong pelaku industri untuk tidak menunggu hingga batas pemberlakuan tiba. Persiapan sertifikasi halal dinilai perlu dimulai agar kegiatan produksi dan perdagangan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru secara lebih lancar.
“(Pelaku industri) Sudah harus siap sertifikasi, saya kira. Kita harapkan begitu,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Sertifikasi halal berkaitan dengan jaminan bagi konsumen atas produk yang digunakan atau dikonsumsi. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha perlu memahami kebutuhan administrasi dan proses pengajuan yang berlaku bagi kategori produk maupun layanan mereka. Langkah persiapan sejak dini juga dapat membantu pelaku usaha mengatur penyesuaian operasional tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu ketika kebijakan mulai diterapkan.
Ma’ruf Amin menilai kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kesiapan publik harus terus dijaga. Aturan yang telah dibuat perlu berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhinya. Dengan begitu, amanat Undang-Undang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang terarah dan didukung bersama.
“Harapan dari Undang-Undang itu bisa terlaksana dengan baik. Antara aturan dengan kesiapan masyarakat itu harus satu arah,” katanya.
Sertifikasi Gratis untuk 1,35 Juta UMKM
Menjelang pelaksanaan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026, pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu UMKM memenuhi kebutuhan sertifikasi tanpa tambahan beban pembayaran.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa fasilitas gratis tersebut berlaku bagi UMKM dan usaha sejenis. Dukungan itu menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesiapan pelaku usaha dalam memasuki masa pemberlakuan kewajiban halal.
“Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apapun,” kata Haikal.
Pemerintah telah menyiapkan kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati 2026. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat mengajukan sertifikasi melalui sistem SiHalal.
Bagi UMKM, ketersediaan kuota gratis ini memberi kesempatan untuk memulai proses pemenuhan sertifikasi dengan lebih mudah. Pelaku usaha tetap perlu memperhatikan kelengkapan persyaratan dan mengikuti tahapan pengajuan melalui sistem yang telah disediakan. Pemanfaatan program secara tepat dapat membantu usaha kecil menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan bisnis mereka.
Bukan Pembatasan bagi Kegiatan Usaha
Haikal juga menegaskan bahwa regulasi Wajib Halal tidak dimaksudkan sebagai larangan terbatas, pembatasan, atau pemaksaan terhadap pelaku usaha. Penegasan tersebut penting agar kebijakan dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal, bukan sebagai hambatan bagi aktivitas ekonomi.
Pemberlakuan pada 18 Oktober 2026 menjadi titik penting bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesiapan. Otoritas terkait perlu memastikan pelayanan dan informasi dapat diakses dengan baik, sementara pelaku usaha didorong menyiapkan kebutuhan sertifikasi. Di sisi lain, masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan ini sebagai upaya membangun kepastian terkait produk halal.
Kolaborasi antara pemerintah, BPJPH, pelaku industri, UMKM, dan masyarakat akan menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan persiapan yang dilakukan secara bertahap serta pemanfaatan fasilitas sertifikasi gratis bagi kelompok usaha yang memenuhi ketentuan, harapan agar amanat Undang-Undang berjalan baik dapat semakin mendekati tujuan yang diinginkan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ma ruf Amin ungkap harapan atas?
Ma ruf Amin ungkap harapan atas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ma ruf Amin ungkap harapan atas matter?
Ma ruf Amin ungkap harapan atas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.