Mendes PDT sebut 10.000 sekolah direhabilitasi tahun ini

Rehabilitasi 10.000 Sekolah Dimulai di Seluruh Indonesia

Beritaturah.com – Makassar – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengumumkan bahwa proses renovasi seribu unit sekolah telah dimulai. Dari total kebutuhan yang ditetapkan mencapai dua puluh ribu bangunan, saat ini sekitar sepuluh ribu sekolah sedang menjalani rehabilitasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Yandri pada hari Rabu di Makassar.

Menurut arahan Presiden, kebutuhan fasilitas pendidikan sebenarnya melampaui angka dua puluh ribu sekolah. Namun, untuk tahun berjalan, pemerintah telah memulai tahap pertama dengan menargetkan sepuluh ribu lokasi. Langkah ini diambil mengingat masih banyak wilayah terpencil yang pembangunan sekolahnya belum berjalan optimal.

Kolaborasi Antar-Kementerian

Salah satu contoh nyata adalah sekolah di Dusun Kuri Caddi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bangunan yang dikelola oleh Kementerian Agama ini terletak berdampingan dengan Koperasi Nelayan yang sedang mengalami perkembangan pesat. Kedua proyek tersebut terus dikerjakan secara bersamaan dan sinergis.

Yandri menekankan bahwa rehabilitasi sekolah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terluar. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan program berjalan lancar. Selain itu, pengembangan desa-desa tematik seperti desa jagung, desa melon, dan desa semangka juga melibatkan Kementerian Pertanian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini bukan superman, tetapi super team. Jadi, Kementerian Desa lebih banyak bekerja dengan pendekatan kolaboratif,” ujarnya.

Fokus pada Wilayah 3T

Wilayah 3T atau yang mencakup Terdepan, Terluar, dan Tertinggal menjadi perhatian utama pemerintah. Kemendes PDT telah menggandeng TNI Angkatan Darat untuk membantu pembangunan jembatan serta penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat setempat.

Yandri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama dalam menjalankan program pembangunan. Ini bukan lagi tanggung jawab satu kementerian saja, melainkan merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk kemajuan Indonesia.