Kuasa Hukum Desak Usut Aktor Intelektual dan Restitusi Kacab Bank
Kuasa hukum desak usut aktor intelektual – Keluarga korban yang merupakan kepala cabang (kacab) bank dengan inisial MIP (37) kembali mengungkit kasus dugaan pembunuhan yang menimpa anggota keluarganya. Kuasa hukum mereka, Marselinus Edwin, mendesak pihak berwajib untuk memperdalam investigasi terhadap aktor intelektual serta memperjuangkan restitusi bagi keluarga yang dirugikan. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Edwin menegaskan bahwa keadilan harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun otak dari tindakan kekerasan tersebut.
Proses Persidangan dan Fokus pada Aktor Intelektual
Edwin menekankan bahwa persidangan tidak hanya menargetkan pelaku di lapangan, tetapi juga harus menjawab pertanyaan penting mengenai siapa yang menjadi dalang utama dalam kasus ini. “Aktor intelektual adalah kunci utama untuk memahami alasan di balik tindakan kekerasan tersebut,” jelasnya. Ia berharap penuntutan hukum melibatkan investigasi mendalam terhadap individu yang memiliki peran pengendali dalam perencanaan dan eksekusi kejahatan. Menurut Edwin, jika aktor intelektual tidak terungkap, kejadian serupa berpotensi terus terjadi dengan pelaku yang berbeda namun motifnya sama.
Persidangan ini menjadi momentum penting bagi keluarga korban untuk mendapatkan penjelasan mengenai tindakan kekerasan yang menimpa anggota keluarganya. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum membawa beberapa poin utama, termasuk kebutuhan untuk mengungkap identitas aktor intelektual serta memastikan keadilan melalui restitusi. “Kita tidak hanya ingin hukuman bagi pelaku, tetapi juga perubahan sistem yang mencegah kejadian serupa di masa depan,” ucapnya.
Keluarga Korban dan Permintaan Restitusi
Permintaan restitusi menjadi bagian penting dari upaya keluarga korban untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka. Edwin menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan dukungan untuk klaim kerugian tersebut, yang diharapkan menjadi bentuk kompensasi bagi istri dan anak korban yang kehilangan suami serta ayah. “Restitusi adalah cara untuk menunjukkan tanggung jawab pihak bank terhadap kejadian ini,” tambahnya.
Dalam sidang yang berlangsung Senin, terdakwa pertama, Serka Mochamad Nasir, dituntut hukuman 12 tahun penjara, sementara terdakwa kedua, Kopda Feri Herianto, diancam 10 tahun. Terdakwa ketiga, Serka Frengky Yaru, mendapatkan tuntutan 4 tahun penjara. Selain itu, dua terdakwa pertama juga diusulkan dikenai pemecatan dari dinas militer TNI AD. Edwin mengkritik penuntutan yang terkesan kurang menyeluruh, karena belum mencakup investigasi terhadap aktor intelektual yang diduga bertanggung jawab atas perencanaan kejahatan.
Keluarga korban menilai bahwa kejadian ini tidak hanya merupakan kecelakaan, tetapi juga tindakan yang terencana. Mereka menekankan pentingnya mengetahui latar belakang kejahatan, termasuk alasan di balik pembunuhan yang terjadi. Edwin menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai tanpa identifikasi aktor intelektual. “Hukuman bagi pelaku adalah langkah awal, tetapi restitusi dan pemeriksaan terhadap aktor intelektual adalah langkah yang lebih mendasar,” ujarnya.
Dalam kesimpulannya, kuasa hukum mengingatkan bahwa kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Ia menyarankan bahwa pihak berwajib harus lebih transparan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan institusi militer. “Jika aktor intelektual tidak dituntut, kasus ini akan berakhir dengan hukuman yang hanya menyentuh permukaan,” jelas Edwin. Keluarga korban berharap proses persidangan tidak hanya menjadi kejadian berulang, tetapi juga menjadi titik balik untuk reformasi dalam penerapan hukum di TNI AD.
Edwin juga menyoroti peran kacab bank sebagai korban dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa status kacab bank menjadi faktor penting dalam mengungkap adanya kepentingan ekonomi di balik tindakan pembunuhan. “Kacab bank adalah bagian dari sistem, jadi kita harus mengetahui apakah ada kepentingan bisnis yang terlibat dalam kejadian ini,” tukasnya. Dengan mengusut aktor intelektual, keluarga korban berharap bisa membongkar motif kejahatan yang mungkin terkait dengan masalah finansial.
Kasus ini juga menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab institusi militer dalam melindungi anggota dan keluarganya. Edwin menyoroti bahwa pelaku kejahatan mungkin menggunakan posisi di lingkungan militer untuk merencanakan tindakan pembunuhan. “Kita harus melihat apakah ada pelanggaran tugas atau korupsi yang terkait dengan kejadian ini,” tambahnya. Dengan upaya kuasa hukum, keluarga korban berharap bisa memperoleh keadilan secara menyeluruh, termasuk restitusi dan pemecatan dari pelaku intelektual.
