Dasco sebut peraturan soal bursa mineral harus rampung tahun 2026

Dasco: Regulasi Bursa Mineral Ditargetkan Selesai 2026

Beritaturah.com – Jakarta mengonfirmasi bahwa aturan terkait pembentukan bursa mineral perlu diselesaikan pada tahun depan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2027. Acara ini berlangsung di kawasan parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (14/8).

“Harus tahun ini (2026),” tegas Dasco saat ditemui wartawan.

Menurutnya, langkah selanjutnya adalah menunggu apakah inisiatif tersebut berasal dari eksekutif atau legislatif. Jika usulan datang dari pemerintah, DPR akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dasco menambahkan bahwa pembahasan bisa berjalan lebih cepat apabila materi yang dibahas tidak terlalu rumit maupun krusial.

Target Operasional Awal 2027

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan jadwal operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Rencana ini menargetkan peluncuran pada 1 Januari 2027. Dalam keterangan resmi terkait RUU APBN 2027, Kepala Negara meminta agar ketentuan penyelenggaraan segera dibahas dan disahkan oleh DPR.

“Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” jelas Presiden.

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sedang diterapkan pemerintah. Pembahasan mengenai pembentukan bursa juga telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Reformasi Penentuan Harga Komoditas

Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis. Produk-produk unggulan tersebut meliputi kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga jual banyak komoditas dalam negeri masih dipengaruhi oleh bursa internasional.

Presiden menilai kondisi ini perlu diubah agar Indonesia memiliki peran lebih signifikan dalam penentuan harga. Menurutnya, tidak logis jika negara yang tidak memiliki komoditas justru menentukan nilai jualnya.

“Mereka yang tidak punya komoditas ini masa menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi seperti ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya,” ungkap Presiden.

Bursa yang akan dioperasikan di bawah pengawasan OJK ini bertujuan menciptakan Indonesia Reference Price atau harga referensi nasional. Melalui mekanisme ini, produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem terintegrasi. Transparansi data transaksi diharapkan dapat meminimalisir praktik penipuan di pasar komoditas.