Komisi VII Dorong Penguatan Pengawasan AMDK
Key Discussion – Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keamanan produk, Komisi VII DPR RI meminta penguatan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan (AMDK). Anggota dewan, Chusnunia, menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjaga kualitas dan standar keamanan AMDK, yang merupakan bagian integral dari kebutuhan pangan harian masyarakat.
Pentingnya Penguatan Regulasi AMDK
Chusnunia mengingatkan bahwa AMDK memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap minuman kemasan. “Key Discussion menunjukkan bahwa AMDK harus dipantau secara lebih ketat, karena jika tidak, risiko kontaminasi bisa mengancam kesehatan publik dan memperburuk kepercayaan konsumen terhadap produk pangan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kualitas AMDK bukan hanya menjadi tanggung jawab produsen, tetapi juga perlu didukung oleh sistem pengawasan yang terpadu dan transparan.
Kontaminasi Mikroplastik dan Zat Kimia
Selama rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM, Senin (22/6) di Jakarta, Chusnunia menyebutkan adanya potensi bahaya dari kontaminasi mikroplastik, pelepasan zat kimia seperti BPA, antimon, dan bromat. “Key Discussion memperlihatkan bahwa pemantauan terhadap komponen kimia dalam kemasan AMDK harus lebih ketat, terutama di tengah tingginya penggunaan bahan kemasan plastik yang bisa memengaruhi kesehatan jangka panjang,” terangnya. Ia menambahkan bahwa BPOM perlu memperjelas mekanisme pemeriksaan kemasan serta komponen dalam AMDK untuk memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi.
Langkah Penguatan Sistem Pengawasan
Chusnunia mengusulkan beberapa langkah untuk memperkuat pengawasan AMDK, seperti peningkatan inspeksi rutin terhadap pabrik produksi, penerapan standar kualitas yang lebih ketat, serta pelatihan tenaga ahli di BPOM. “Key Discussion ini menekankan bahwa penguatan regulasi tidak hanya untuk menjaga kualitas produk, tetapi juga untuk menciptakan industri AMDK yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tuturnya. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, dalam memastikan kebijakan yang konsisten dan efektif.
Peluang dan Tantangan Industri AMDK
Peningkatan pengawasan AMDK diharapkan bisa mendorong daya saing industri lokal sekaligus mengurangi risiko produk ilegal yang masuk tanpa memenuhi standar. Chusnunia juga menekankan bahwa BPOM perlu mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan izin edar, agar konsumen dapat memperoleh produk yang terjamin kualitasnya. “Key Discussion ini menyoroti bahwa dengan pengawasan yang lebih intensif, industri AMDK bisa menjadi salah satu sektor yang berkembang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Manfaat untuk Kesehatan dan Ekonomi
Penguatan pengawasan AMDK tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan publik, tetapi juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Indonesia. “Key Discussion menyatakan bahwa AMDK yang aman dan terjangkau akan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan produk lokal,” ujarnya. Chusnunia menambahkan bahwa BPOM perlu berperan aktif dalam memantau adanya pelanggaran standar, seperti penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi kriteria atau kelebihan kadar zat berbahaya dalam produk.
Relevansi dalam Konteks Global
Dalam Key Discussion, Chusnunia juga menyebutkan bahwa isu keamanan AMDK semakin relevan di tengah tuntutan global terhadap produk pangan yang ramah lingkungan dan aman. “Key Discussion ini menjadi kesempatan untuk meninjau kembali regulasi AMDK, agar sesuai dengan standar internasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa peningkatan kualitas AMDK bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan industri pangan nasional.
Dalam Key Discussion, Komisi VII juga menekankan perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memilih AMDK yang memiliki sertifikasi dan label keamanan. “Key Discussion mengingatkan bahwa konsumen harus dilibatkan dalam proses pengawasan, agar masyarakat lebih sadar akan dampak kualitas air minum dalam kemasan terhadap kesehatan mereka,” pungkas Chusnunia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberlanjutan pengawasan AMDK bisa terjaga, dan produk pangan dalam kemasan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia.
