Lestari: Key Discussion – Perempuan Harus Dibela sebagai Bagian dari Progres Peradaban Bangsa
Key Discussion – Jakarta – Dalam diskusi publik yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Sabtu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa menjamin keadilan bagi perempuan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi menjadi prioritas yang mendasar bagi perkembangan peradaban sebuah bangsa. Ia menekankan bahwa perempuan adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Lestari menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang, masih banyak tantangan yang menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. “Key Discussion ini penting untuk membuka wawasan tentang bagaimana perempuan dapat berperan lebih luas, karena mereka menggambarkan kemajuan dan kesetaraan suatu bangsa,” ujarnya.
Realitas Keterwakilan Perempuan dalam Dunia Kerja
Lestari memberikan data mengejutkan mengenai keterwakilan perempuan di sektor pekerjaan. Menurutnya, hanya sekitar 55 persen perempuan yang aktif bekerja dibandingkan 84 persen laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan masih kehilangan kesempatan dalam mengakses peluang ekonomi. “Perempuan sering menghadapi hambatan struktural yang membuat mereka harus bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan laki-laki,” jelas Lestari.
“Key Discussion ini mengingatkan kita bahwa perempuan dihadapkan pada tembok kaca, dan mereka butuh keberanian ekstra untuk menembusnya,”
Ia juga menyoroti bahwa 61 persen dari perempuan yang bekerja berada di sektor dengan perlindungan sosial yang belum memadai. “Dalam Key Discussion, kita harus menyadari bahwa keberhasilan perempuan berdampak langsung pada keberhasilan negara, karena mereka adalah penggerak utama perubahan sosial,” tambahnya.
Keterwakilan Politik dan Peran Perempuan dalam Pemerintahan
Dari sisi keterwakilan politik, Lestari menyatakan bahwa perempuan baru menyumbang 22 persen dari total anggota parlemen. “Angka ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perlu ada upaya serius untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat pemerintahan, agar mewakili keberagaman dan kebutuhan masyarakat.
“Key Discussion tentang perempuan dalam pemerintahan adalah ajang untuk menggali bagaimana budaya dan sistem bisa diubah agar lebih inklusif,”
Lestari menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam kebijakan publik. “Ketika perempuan diberikan kesempatan, mereka mampu mengambil keputusan penting dan menciptakan solusi yang lebih holistik,” katanya. Ia menambahkan bahwa pandangan stereotip tentang perempuan sebagai individu yang kurang mampu memimpin harus dihilangkan.
Dalam Key Discussion, Lestari menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas sebagai fondasi untuk memperkuat peran perempuan. “Pendidikan harus menjadi alat untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan kemampuan beradaptasi, agar perempuan bisa menempati posisi yang sejajar dengan laki-laki,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kesetaraan gender tidak bisa tercapai tanpa investasi pada pendidikan dan pelatihan.
Lebih lanjut, Lestari meminta perempuan untuk tetap berani menunjukkan kelemahan mereka. “Dalam Key Discussion, kita sering menuntut perempuan menampilkan segala kemampuan tanpa kekurangan. Tapi, mereka juga harus diberikan ruang untuk berkontribusi meski tidak sempurna,” katanya. Menurutnya, keberanian untuk menerima kritik dan beradaptasi adalah bagian dari kemajuan peradaban.
