Legislator minta Polri usut kematian warga saat ricuh di Pejompongan

Kematian Pedagang Cermin di Pejompongan Picu Desakan DPR ke Polri untuk Bongkar Akar Kekerasan

Beritaturah.com – Seorang pria berusia 59 tahun yang sehari-hari berjualan cermin di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, meregang nyawa di tengah kericuhan yang pecah pada Kamis (27/8) malam. Insiden itu terjadi tak lama setelah massa menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR. Kematian warga berinisial BS ini langsung memicu sorotan tajam dari dunia legislatif, khususnya dari Komisi III DPR yang mengawasi penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah yang akrab disapa Abduh, secara tegas meminta agar kepolisian tidak sekadar menangani peristiwa ini sebagai kasus kekerasan biasa di lapangan. Ia menekankan bahwa penyidikan harus menelusuri lebih dalam: siapa pelaku, dari mana mereka berasal, siapa yang menggerakkan, apa motif di baliknya, dan apakah ada pihak yang memberikan instruksi.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Abduh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Penyelidikan Menyeluruh dan Transparan Jadi Syarat Menjaga Kepercayaan Publik

Abduh menilai bahwa proses penyidikan yang tertutup atau setengah-setengah justru akan memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat. Karena kewenangan menjaga keamanan selama aksi demonstrasi berada di tangan Polri, maka pengungkapan kasus secara terbuka menjadi instrumen penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi pidana yang lebih berat, penyidik memiliki ruang untuk menerapkan pasal yang sesuai. Dalam konteks kasus ini, Abduh menyebut bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan berpotensi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, meskipun unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, tetapi tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” ujar legislator bidang penegakan hukum tersebut.

Tanpa memandang latar belakang sosial maupun afiliasi kelompok, Abduh menegaskan bahwa setiap orang yang terbukti terlibat wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menambahkan bahwa apabila keterlibatan suatu organisasi terkonfirmasi, maka penindakan harus mengikuti koridor peraturan perundang-undangan yang ada.

“Tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Abduh.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa negara tidak boleh dipersepsikan lemah dalam menjaga ketertiban. Ketika kekerasan jalanan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas, fungsi pokok pemerintah seolah-olah digantikan oleh kelompok yang bertindak dengan cara preman.

“Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” imbuhnya.

Kronologi Kematian BS: Dari Menutup Toko hingga Dimakamkan

BS, pedagang cermin berusia 59 tahun, tinggal di kawasan Pejompongan. Pada Kamis (27/8) sore, ia memutuskan untuk menutup usahanya lebih awal setelah melihat massa mulai berdatangan di sekitar tempat tinggalnya. Istrinya, Sudarsi (56), menuturkan bahwa keputusan itu diambil karena situasi di luar rumah mulai tidak kondusif.

Setelah beberapa waktu berlalu dan situasi dinilai lebih tenang, BS keluar rumah untuk mengecek kondisi lingkungan sekitar. Namun, ia tidak pernah kembali hingga larut malam. Sudarsi berupaya mencari suaminya, tetapi tidak berhasil menemukan jejaknya.

Keluarga baru memperoleh informasi mengenai keberadaan BS pada Jumat (28/8) dini hari, ketika mereka menerima sebuah video yang memperlihatkan sosok yang diyakini sebagai BS. Sudarsi menjelaskan bahwa tidak ada anggota keluarga yang menyaksikan langsung posisi korban saat dipukul maupun saat dibawa pergi.

“Kita tahunya dari video. Kita enggak ada yang lihat jelas posisi dia, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita enggak tahu,” ungkap Sudarsi dengan suara bergetar.

Setelah video itu beredar, keluarga mendapat kabar bahwa BS telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sudarsi menduga bahwa suaminya telah meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat dibawa ke fasilitas medis. Jenazah BS kemudian dimakamkan pada Jumat (28/8) di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat, hanya sehari setelah insiden terjadi.

Konteks: Kericuhan Pasca-Demonstrasi dan Tantangan Keamanan Publik

Kericuhan yang menewaskan BS terjadi di kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan legislatif nasional. Setiap kali massa berkumpul di sekitar Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi, potensi gesekan dengan pihak lain maupun dengan aparat menjadi perhatian utama. Pejompongan sendiri merupakan permukiman padat di Jakarta Pusat yang berbatasan langsung dengan area perkantoran dan institusi negara, sehingga mobilitas warga biasa di tengah kerumunan massa kerap menjadi titik rawan.

Kasus ini menambah daftar panjang pertanyaan publik mengenai perlindungan warga sipil selama aksi-aksi demonstrasi berlangsung. Desakan agar Polri tidak hanya menangkap pelaku di lapangan tetapi juga menelusuri jaringan di baliknya mencerminkan kekhawatiran masyarakat bahwa kekerasan jalanan sering kali bukan sekadar spontanitas massa, melainkan bagian dari pola yang lebih terstruktur. Tanpa transparansi dalam penyidikan, setiap insiden serupa berisiko mengikis kepercayaan warga terhadap kemampuan negara menjamin keselamatan warganya.