Main Agenda: Fokus DPR pada Pasokan BBM dan Batu Bara untuk Listrik
Main Agenda – Palangka Raya – Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K Yunianto, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI ke Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menjelaskan bahwa pasokan energi tidak hanya menjadi kebutuhan utama sektor listrik, tetapi juga menjadi aset kritis untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional.
Peran BBM dan Batu Bara dalam Kelistrikan Nasional
“Pasokan BBM serta ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik harus menjadi prioritas nasional. Kedua bahan bakar ini berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang diakui sebagai kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Sigit, yang akrab disapa SKY.
Menurut Sigit, ketersediaan BBM dan batu bara tidak hanya menyangkut pasokan listrik, tetapi juga keberlanjutan energi nasional. Ia menyoroti bahwa sektor energi harus dijaga dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas industri, pertanian, hingga sektor transportasi. “Jika pasokan BBM dan batu bara terganggu, dampaknya akan merambat ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Persiapan Infrastruktur Energi
Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Lampung Selatan menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan energi nasional. Para anggota dewan meninjau infrastruktur pembangkit listrik dan cadangan bahan bakar yang ada di daerah tersebut. Dalam sesi diskusi, mereka menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pengiriman BBM ke daerah-daerah yang terpencil.
Batu bara, sebagai sumber energi utama di Indonesia, juga menjadi fokus utama. Sigit menjelaskan bahwa daerah penghasil batu bara seperti Lampung Selatan harus dipastikan memiliki kapasitas produksi yang optimal. “Kami ingin memastikan bahwa pasokan batu bara tidak hanya cukup untuk kebutuhan nasional, tetapi juga dapat dipertahankan dalam kondisi ekonomi global yang dinamis,” katanya.
Kolaborasi Pemerintah dan Badan Usaha
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI juga memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, BPH Migas, serta perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina dan PLN. Sigit menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan perusahaan publik maupun swasta harus terus ditingkatkan untuk mencegah krisis pasokan energi yang bisa terjadi di masa depan.
Pertamina Patra Niaga dan PLN Nusantara Power menjadi mitra utama dalam diskusi. Kepala BPH Migas dan Direktur Utama Pertamina menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan distribusi BBM tetap optimal. “Kami telah melakukan konsolidasi distribusi dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor,” kata salah satu peserta.
Sebagai bagian dari Main Agenda, DPR RI juga mengusulkan rencana pengawasan berkelanjutan terhadap pasokan energi. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan industri. “Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas energi tidak mengorbankan ketersediaan BBM dan batu bara untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari,” tutur Sigit.
