Solving Problems: KSP Tepis Isu Intimidasi, Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Solving Problems adalah tema utama dalam pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang membantah adanya tindakan intimidasi dari pemerintah atau aparat hukum terhadap kelompok masyarakat kritis. Dudung, saat memberikan jawaban dalam wawancara di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah secara aktif menerima masukan dan kritik sebagai bagian dari proses memecahkan masalah. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka sebagai alat untuk mengoptimalkan kebijakan dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
Intimidasi vs. Komunikasi Terbuka
Dudung mengungkapkan bahwa tindakan kritik dari masyarakat bukan hanya diizinkan, tetapi juga dihargai oleh Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Presiden selalu minta masukan. Beliau menyampaikan: Kita harus berani bicara, berani berpendapat, namun juga harus berani mendengarkan pendapat orang lain,” ujarnya. Ia meminta masyarakat untuk tidak menganggap adanya tekanan dari pemerintah, karena tindakan tersebut bertujuan memastikan setiap masukan diterima secara objektif. “Jangan sampai terkesan ada penekanan. Jika terjadi, berarti pemerintah tidak ingin diperbaiki. Jangan buat-buat seperti itu,” tambah Dudung dalam menjelaskan pola komunikasi yang transparan.
Nilai Kritik dalam Solving Problems
Dudung juga mengingatkan pesan almarhum Presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menekankan bahwa kritik adalah bagian dari proses menyelesaikan masalah. “Gus Dur pernah mengatakan bahwa bahkan jika kita melakukan tindakan yang benar atau kerja yang baik, pasti ada pihak yang membenci,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa keberagaman perspektif dalam masyarakat adalah kunci untuk mengidentifikasi celah-celah dalam kebijakan. Dengan mengakui kritik, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghadapi tantangan dan terus berupaya menyelesaikan masalah secara kolektif.
Di sisi lain, Prabowo Subianto secara terus-menerus menyampaikan sikap terbukanya terhadap kritik sebagai bentuk komitmen dalam solving problems. Dalam pidatonya saat Natal 2026, ia mengatakan bahwa menerima kritik bukan hanya wajar, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya didukung oleh banyak pihak. “Kritik dan koreksi menunjukkan bahwa saya didukung oleh pihak-pihak yang memberikan masukan tersebut,” tegas Prabowo. Ini menunjukkan bahwa solving problems tidak hanya tentang pemerintah memberikan solusi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari publik.
“Kalau kritik, malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan,” kata Prabowo dalam menyoroti pentingnya kritik dalam upaya memperbaiki diri. “Sering kali kita tidak suka dikritik, tetapi sesungguhnya itu mengamankan. Saya bisa menyelamatkan diri dari kesalahan dengan mendengarkan masukan dari orang-orang terdekat,” lanjutnya. Contoh nyata dari prinsip ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat ajudan menegur seragam yang tidak tertutup. Meski terdengar sepele, tindakan tersebut menunjukkan bahwa solving problems memerlukan kepekaan dan keberanian dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap kritis.
Dudung menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik harus selalu terbuka terhadap berbagai pendapat, termasuk kritik yang muncul dari luar. “Solving Problems tidak bisa tercapai jika kita takut menyampaikan pendapat atau merasa diintimidasi,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa keberadaan kritik membantu menjaga akuntabilitas pemerintah, terutama dalam menghadapi isu-isu yang kompleks. “Dengan menerima masukan, kita bisa memperbaiki kebijakan dan menghindari kesalahan yang mungkin terlewatkan,” tambahnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa solving problems adalah proses dinamis yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Dalam konteks ini, Dudung menekankan bahwa peran KSP adalah sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. “KSP bertugas memastikan semua masukan sampai ke Presiden dan direspons secara tepat,” jelasnya. Hal ini memberikan contoh nyata bagaimana solving problems dijalankan secara sistematis, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kritik tidak hanya dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang penting dalam demokrasi.
