Ibas Berkomitmen Kawal Regulasi Ketenagakerjaan dalam Special Plan
Special Plan – Dalam Special Plan yang diadakan di Jakarta, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan komitmen untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan berjalan adil dan pro rakyat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pekerja, pengusaha, serta pemerintah. Ibas menekankan bahwa Special Plan menjadi platform penting untuk mengkaji regulasi yang berpihak pada rakyat, terutama dalam mendukung kelompok pekerja yang kurang terakomodasi.
Penguatan Keterlibatan Stakeholder
Dalam dialog yang dihadiri ratusan peserta, termasuk pekerja, pengusaha UMKM, dan pengemudi ojek online, Ibas meminta partisipasi aktif semua pihak dalam menyusun kebijakan. “Pemerintah daerah, pekerja, serta pengusaha harus saling terhubung dalam Special Plan ini untuk menghasilkan solusi yang memadai,” ujarnya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara kelembagaan, bisnis, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Salah satu peserta, Tania dari komunitas UMKM, menyoroti pentingnya Special Plan untuk memprioritaskan usaha kecil dalam program ketenagakerjaan. “Dengan adanya kebijakan yang diperuntukkan bagi pekerja informal, UMKM punya kesempatan lebih besar untuk berkembang,” katanya. Sementara itu, Solidaritas Ojek Online Trenggalek Raya mengusulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan gratis harus menjadi bagian dari Special Plan agar pekerja ojol mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
Perlindungan Pekerja Informal
Ibas menegaskan bahwa Special Plan harus mencakup perlindungan bagi semua jenis pekerja, termasuk pekerja informal. “Negara harus hadir untuk masyarakat kecil, karena mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa skema pembagian potongan aplikator sebesar 9,5 persen dan 9,5 persen bagi pengemudi ojol bisa menjadi bagian dari Special Plan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kelangsungan usaha.
Dalam rangka menyelaraskan aspirasi berbagai pihak, Ibas menyatakan bahwa Special Plan akan menjadi alat untuk menyeimbangkan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Kita harus terus saling mendukung agar kebijakan ini mampu menciptakan keadilan,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang diusulkan dalam Special Plan, termasuk pengaturan program BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai bagian dari Special Plan, Ibas mengusulkan perluasan akses ke program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah mendukung kesejahteraan pekerja. “MBG bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa dengan 100 SPPG di Trenggalek, masing-masing membutuhkan 40 tenaga kerja, maka Special Plan harus menjadi acuan untuk memperkuat ekonomi lokal.
Di sisi lain, Ibas menyampaikan pentingnya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan dalam rangkaian Special Plan. “Hak cuti hamil, jaminan persalinan, serta asuransi kesehatan kerja harus menjadi prioritas agar pekerja perempuan tidak terabaikan,” tuturnya. Pernyataan ini sejalan dengan upaya membangun kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada rakyat, yang menjadi salah satu inti dari Special Plan.
