DPRD Jabar dukung penetapan siaga darurat kekeringan di 27 kabupaten

DPRD Jabar dukung penetapan siaga darurat: DPRD Jawa Barat Setuju dengan Status Siaga Darurat Kekeringan di 27 Wilayah Beritaturah.com – BANDUNG — Dewan

DPRD Jawa Barat Setuju dengan Status Siaga Darurat Kekeringan di 27 Wilayah

Beritaturah.com – BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Penetapan ini mencakup 27 kabupaten dan kota dengan masa berlaku dari tanggal 1 Juli sampai 30 September 2026.

MQ Iswara, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan. Fenomena El Nino bersama anomali cuaca diprediksi akan memengaruhi musim kemarau tahun ini, sehingga diperlukan tindakan preventif sejak dini.

“Kami mendukung langkah Pemprov Jabar yang telah menerbitkan SE tersebut. Kami menilai kebijakan tersebut sebagai upaya antisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino dan anomali cuaca yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini,” kata Iswara dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Menurut Iswara, perubahan iklim global membuat kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah mitigasi lebih awal untuk mengurangi risiko bencana. Penetapan status siaga ini akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, sehingga dampak kekeringan maupun karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dampak Luas Perubahan Iklim

Iswara menambahkan bahwa perubahan iklim tidak hanya memengaruhi sektor pertanian, tetapi juga berbagai bidang lain yang sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya air dan kondisi cuaca. Ia menekankan pentingnya antisipasi sejak awal agar masyarakat, khususnya pelaku pertanian dan sektor terkait, tidak mengalami kerugian akibat keterlambatan penanganan.

“Perubahan iklim harus kita antisipasi sejak awal. Jangan sampai masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pertanian maupun sektor lain yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, mengalami kerugian akibat keterlambatan penanganan,” ujarnya.

Mekanisme Pembiayaan dan Koordinasi

Dalam hal dukungan pembiayaan, Iswara menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). Mekanisme ini dapat digunakan apabila kondisi di lapangan telah memenuhi ketentuan sebagai keadaan darurat.

DPRD Jawa Barat berharap pemerintah kabupaten dan kota, bersama seluruh perangkat daerah terkait, terus memperkuat koordinasi. Selain itu, peningkatan sistem mitigasi dan memastikan kesiapan sarana prasarana menjadi prioritas guna menghadapi potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau mendatang.