PP Aisyiyah Ajukan Revisi Panduan Darurat Bencana untuk Gizi Anak
Main Agenda, Jakarta – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah mengusulkan perbaikan terhadap panduan penanganan bencana darurat. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak dan ibu hamil mendapatkan akses gizi yang optimal sepanjang fase krisis hingga pemulihan. Dalam forum laporan publik kegiatan edukasi gizi di wilayah bencana, Rahmawati Husein, Ketua LLHPB PP Aisyiyah, menyoroti perlunya penyesuaian panduan ini untuk mengatasi tantangan nutrisi yang dihadapi anak-anak di tengah keadaan darurat. “Panduan darurat harus menjadi acuan utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, karena nutrisi yang tepat sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka,” jelas Rahmawati.
Keterlibatan Perempuan dan Komunitas Lokal
Menurut Rahmawati, peran perempuan dan masyarakat setempat dalam pemulihan bencana tidak boleh diabaikan. “Perempuan sering menjadi garda depan dalam mengurus kebutuhan anak-anak, sehingga mereka harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan gizi,” kata dia. Dalam konteks ini, komunitas lokal dianggap sebagai sumber informasi terbaik mengenai kondisi pangan dan ketersediaan sumber daya di wilayah bencana. Dengan melibatkan mereka, proses penanggulangan bencana bisa lebih responsif dan efektif, terutama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak yang rentan.
Kebutuhan Gizi Anak dalam Darurat
LLHPB PP Aisyiyah menekankan bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan untuk memenuhi energi, tetapi juga nutrisi spesifik seperti protein, vitamin, dan mineral yang mendukung pertumbuhan tubuh dan sistem imun. “Di Tamiang, misalnya, transisi darurat masih berlangsung hingga enam bulan, sehingga anak-anak rentan mengalami gizi kurang. Panduan yang ada saat ini kurang memperhatikan kebutuhan nutrisi jangka panjang,” tambah Rahmawati. Ia juga menyoroti ketergantungan anak-anak pada makanan instan yang berisiko menurunkan kualitas gizi, terutama jika distribusi bantuan tidak diawasi secara ketat.
“Makanan instan dan produk seperti mi instan, biskuit, serta kental manis sering ditemukan di lapangan, meski kurang mendukung gizi jangka panjang anak,” kata Rahmawati. Ia menekankan bahwa distribusi bantuan harus memperhatikan kandungan nutrisi, bukan hanya kalori. “Panduan ini harus diintegrasikan ke dalam setiap tindakan darurat, agar anak-anak tidak kehilangan nutrisi kunci selama pemulihan.”
Integrasi Gizi dalam Pengelolaan Dapur Umum
Di sisi lain, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan menegaskan bahwa gizi kelompok rentan harus diintegrasikan ke dalam operasional dapur umum sejak fase darurat. “Dapur umum tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Budi. Ia menambahkan bahwa penggunaan makanan instan perlu dikurangi secara bertahap, dengan panduan jelas yang diterapkan setiap lembaga penanggulangan bencana. “Dengan pedoman yang lebih baik, kita bisa memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sekaligus mengurangi risiko nutrisi jangka pendek dan jangka panjang.”
Peran Main Agenda dalam Pemulihan Bencana
Main Agenda juga menjadi platform utama untuk mendiskusikan penyesuaian panduan gizi darurat. Dalam forum ini, para peserta menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam memastikan kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi. “Kita harus menciptakan sistem yang terpadu, agar bantuan gizi tidak hanya diberikan saat darurat, tetapi juga menjadi bagian dari program jangka panjang,” kata Rahmawati. Ia menyoroti pentingnya pendidikan gizi bagi masyarakat setempat, agar mereka mampu mengambil keputusan yang sehat dan berkelanjutan.
Para ahli menyebutkan bahwa revisi panduan darurat bencana ini bisa menjadi acuan nasional. “Jika diterapkan secara konsisten, pedoman ini akan mengurangi risiko stunting dan malnutrisi pada anak-anak di daerah rawan bencana,” tambah Budi. Ia juga menyarankan penggunaan bahan-bahan lokal yang lebih sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, sebagai alternatif bahan pangan yang lebih mudah didapat selama fase darurat. “Hal ini akan membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada makanan siap saji yang kurang bervariasi.”
