Gus Ipul Ajak Pengasuh Pesantren Dukung Program Prioritas New Policy
Peran Pesantren dalam Pemutakhiran Data dan Sekolah Rakyat
New Policy – Sebagai bagian dari upaya New Policy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau lebih akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya peran para pengasuh pesantren dalam mendorong pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pada acara Dialog Kolaborasi Program Prioritas New Policy di Auditorium UIN Madura, Minggu (tanggal tidak disebutkan), Gus Ipul meminta dukungan dari para kiai dan ulama untuk mengakses serta memperbarui data kependudukan, sebagai langkah awal menuju terwujudnya Sekolah Rakyat sebagai bagian dari inisiatif nasional tersebut.
“New Policy tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga komitmen kolektif untuk menyelaraskan program dengan kekuatan lokal. Para pengasuh pesantren, dengan santrinya yang memiliki data, bisa menjadi pilar utama dalam mengaktifkan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul, saat memberikan penjelasan kepada peserta dialog.
Langkah-Langkah Implementasi Program
Dalam upaya mempercepat penyelenggaraan program New Policy, Gus Ipul menyampaikan bahwa ada dua jalur utama dalam pemutakhiran data. Pertama, melalui proses formal yang melibatkan RT/RW, lurah, camat, dan dinas sosial setempat. Kedua, melalui partisipasi aktif masyarakat melalui aplikasi digital seperti Cek Bansos, Command Center, atau WhatsApp Center. Kedua metode ini dirancang untuk memastikan akurasi data yang diperlukan dalam menerapkan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci sukses New Policy, khususnya dalam konteks Sekolah Rakyat. “Data yang utuh akan memungkinkan kami menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat secara real-time,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa data yang diperbarui akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat nasional, sehingga keberhasilan program bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pengasuh pesantren.
Dalam menjalankan program New Policy, Gus Ipul menekankan perlunya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan lembaga keagamaan. “Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter melalui pendekatan lokal yang dipandu oleh para kyai,” ujarnya. Hal ini sesuai dengan visi New Policy yang menekankan integrasi antara kebijakan sosial dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya.
Pesantren, yang berperan sebagai pusat pendidikan dan sosial, dinilai sangat strategis dalam mempercepat akses data. Gus Ipul menjelaskan bahwa keberadaan santri sebagai kekuatan masyarakat yang terorganisir bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. “Santri memiliki akses ke tingkat keluarga dan komunitas, sehingga bisa menjadi ‘utusan’ untuk mempercepat distribusi informasi,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa para pengasuh pesantren harus aktif dalam memastikan data terupdate dan terdokumentasi secara lengkap.
Program New Policy juga mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk mempermudah pemutakhiran data. Aplikasi Cek Bansos dan WhatsApp Center, misalnya, menjadi alat yang mudah diakses oleh siapa pun, terlepas dari latar belakang pendidikan atau usia. “Tehnologi ini bisa diandalkan untuk mempercepat proses, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki infrastruktur digital,” kata Gus Ipul. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah jaminan utama keberhasilan New Policy.
“New Policy akan menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, asalkan ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program ini, akan menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sambil memperkuat sistem pendidikan nasional.
