BP BUMN dan Danantara Perkuat Pengelolaan Program Hunian Rakyat
Main Agenda, Jakarta – Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara terus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat. Tujuannya adalah memastikan seluruh tahapan program berjalan transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, menegaskan bahwa Main Agenda menjadi pilar utama dalam menggerakkan sinergi antarlembaga untuk mendorong keberhasilan program ini. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program hunian rakyat bergantung pada koordinasi yang terpadu dan pengawasan yang ketat. “Dengan Main Agenda ini, kita bisa mempercepat realisasi hunian layak huni dan meningkatkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Struktur Kolaborasi yang Terpadu
Pada 22 Juni 2026, Dony Oskaria menghadiri pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang turut dihadiri Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, serta Rosan Roeslani dan Maruarar Sirait, yang masing-masing memegang peran penting dalam lembaga terkait. Pertemuan tersebut fokus pada tiga aspek utama: penguatan pengelolaan, penguatan pengawasan, dan percepatan koordinasi antarlembaga. Dony menjelaskan bahwa Main Agenda diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas antara BP BUMN dan Danantara, serta penggunaan sistem digital untuk mempercepat pengambilan keputusan.
“Main Agenda ini menjadi wadah untuk mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada kesenjangan dalam penerapan program hunian rakyat,” kata Dony Oskaria.
Menurut Dony, pengelolaan program hunian rakyat yang baik memerlukan partisipasi aktif dari sektor publik dan swasta. “Kami berharap Main Agenda ini bisa menjadi acuan bagi semua pihak untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan kualitas proyek yang dijalankan,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana, termasuk penambahan detail mengenai penyediaan informasi terkini dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Langkah Strategis untuk Memperkuat Tata Kelola
Dalam rangka mewujudkan Main Agenda, BP BUMN dan Danantara telah menyusun berbagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola program hunian rakyat. Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem manajemen berbasis data yang real-time, sehingga setiap keputusan bisa diambil dengan cepat dan berbasis fakta. Dony menjelaskan bahwa hal ini diharapkan mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Main Agenda juga berfokus pada penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan semua pihak menjalankan tugas sesuai aturan,” lanjutnya.
Pengawasan yang solid akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan strategis pemerintah. Dony Oskaria menambahkan bahwa seluruh lembaga terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan terus memantau kemajuan program. “Main Agenda ini tidak hanya tentang perbaikan teknis, tetapi juga tentang memastikan program hunian rakyat menjadi solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Program hunian rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui akses perumahan yang layak. Dony menyebutkan bahwa program ini telah menjangkau lebih dari 100 ribu keluarga sepanjang 2025, dengan target peningkatan 20 persen pada 2026. “Main Agenda akan menjadi penentu dalam mencapai target tersebut, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi antarlembaga dan memastikan transparansi seluruh proses,” jelasnya.
Berbagai langkah dalam Main Agenda juga mencakup penggunaan teknologi digital untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dony Oskaria menegaskan bahwa BP BUMN dan Danantara telah menginvestasikan sumber daya teknologi terkini guna memudahkan akses informasi bagi masyarakat. “Main Agenda ini membantu kita mengidentifikasi masalah secara lebih cepat dan memberikan solusi yang tepat,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa sistem ini juga dirancang untuk meminimalkan korupsi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang tertunda.
Kolaborasi antara BP BUMN dan Danantara telah menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam pengurangan waktu pengambilan keputusan. Dony Oskaria menjelaskan bahwa dengan Main Agenda ini, semua tahapan dari perencanaan hingga penerapan bisa dipantau secara terpadu. “Main Agenda juga membantu membangun kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah dan mitra strategis, seperti perusahaan-perusahaan BUMN lainnya,” katanya. Ia menyoroti bahwa peningkatan tata kelola ini berdampak langsung pada kepuasan masyarakat yang terlayani program hunian rakyat.
Dalam jangka panjang, Main Agenda diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memperkuat sistem hunian rakyat di Indonesia. Dony Oskaria menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya tentang perbaikan teknis, tetapi juga tentang transformasi cara berpikir dalam mengelola proyek-proyek pemerintah. “Main Agenda ini membuka jalan bagi inovasi dalam penyediaan perumahan, sekaligus memastikan keberlanjutan program untuk masa depan,” ujarnya. Dengan keberhasilan Main Agenda, BP BUMN dan Danantara berharap bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan hunian layak huni, terutama di daerah-daerah terpencil.
