ASEAN Penguatan Kerja Sama Maritim untuk Stabilitas Kawasan
Key Discussion menjadi topik utama dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5). Para pemimpin kawasan sepakat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama maritim, dengan harapan mendorong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Deklarasi Bersama Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Maritim, yang diterbitkan oleh situs resmi ASEAN 2026, menegaskan prioritas kolaborasi dalam berbagai sektor, termasuk hukum internasional, pertahanan, dan lingkungan laut.
Langkah-Langkah Utama dalam Penguatan Kerja Sama Maritim
Dalam Key Discussion tersebut, fokus utama diberikan pada pengelolaan sumber daya laut dan penguatan sistem hukum internasional. Para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antarnegara dalam menghadapi tantangan kawasan, seperti perbatasan laut dan pengelolaan terumbu karang. Selain itu, mereka juga mengusulkan peningkatan koordinasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi laut dan peningkatan kapasitas institusi regional seperti Forum Penjaga Pantai ASEAN (ACF) untuk memastikan keberlanjutan kerja sama.
“Kerja sama maritim ASEAN harus menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi biru dan mengamankan kawasan,”
ujar pernyataan dalam Deklarasi Bersama yang ditandatangani setelah diskusi intensif. Kesepakatan ini mencakup komitmen untuk memperkuat mekanisme seperti Forum Regional ASEAN (ARF) dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus) sebagai bentuk kebersamaan dalam menghadapi ancaman global.
Prioritas dalam Kerja Sama Maritim
Key Discussion dalam pertemuan tersebut menggarisbawahi beberapa isu krusial, seperti perlindungan lingkungan laut dan pengurangan polusi maritim. Para pemimpin sepakat menyelesaikan proyek penegakan hukum internasional yang dipimpin oleh Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Selain itu, mereka juga menyoroti kebutuhan mengembangkan pusat maritim yang menjadi wadah untuk integrasi lintas sektor, termasuk pengelolaan sumber daya dan pertanian lautan.
Dalam bidang keamanan, Key Discussion menekankan pentingnya pengelolaan sengketa wilayah laut melalui mekanisme multilateral. Hal ini termasuk peningkatan kerja sama dalam pencarian dan penyelamatan, serta perbaikan sistem navigasi laut. ASEAN juga berkomitmen untuk menjaga konsistensi dalam mengimplementasikan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP), yang menegaskan pentingnya kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan keamanan.
Langkah-langkah yang disepakati dalam Key Discussion mencakup peningkatan kapasitas lembaga regional seperti ACF dan ARF. Para pemimpin menjanjikan peningkatan pendanaan dan pertukaran informasi antarnegara, serta pengembangan program pelatihan maritim untuk memperkuat kesiapan bersama. Selain itu, mereka juga membahas potensi kerja sama dengan negara-negara mitra, termasuk negara-negara non-ASEAN, dalam menghadapi isu seperti perubahan iklim dan migrasi laut.
Dalam Key Discussion terkait Pedoman Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan, ASEAN menegaskan komitmen untuk melanjutkan negosiasi sesuai UNCLOS 1982. Pemimpin kawasan menyatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan meminimalkan konflik dan membangun kepercayaan antarnegara. Selain itu, mereka juga mendorong peningkatan pengawasan bersama dan penggunaan teknologi modern untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa laut.
Selama KTT, para pemimpin Asia Tenggara juga menyoroti dampak krisis Timur Tengah terhadap kestabilan energi dan ekonomi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Key Discussion tidak hanya fokus pada isu maritim, tetapi juga menjangkau tantangan global yang berdampak pada perdagangan dan keamanan regional. Filipina, sebagai tuan rumah acara, berperan aktif dalam mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian konflik dan memastikan keberlanjutan kerja sama maritim.
