TP PKK Dorong Kader Perkuat Program Inti Sesuai Astacita dalam New Policy Baru
New Policy – Program New Policy TP PKK memperkuat sepuluh program pokok yang selaras dengan visi Astacita, sebagai upaya mendorong pembangunan nasional dan mencapai Indonesia Emas 2045. Tri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, menekankan pentingnya kader memperhatikan pelaksanaan program ini secara konsisten, mengingat peran strategis PKK dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini diungkapkan dalam acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.” New Policy menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan program-program kunci yang ditetapkan pemerintah, termasuk pengembangan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dengan menerapkan New Policy, TP PKK berharap mampu mempercepat realisasi target nasional dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Latar Belakang New Policy dan Peran PKK dalam Pembangunan Nasional
Gerakan PKK telah lama menjadi pelaku utama dalam pembangunan berkelanjutan, dengan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. New Policy yang dicanangkan oleh TP PKK kali ini menggabungkan sepuluh program pokok dengan konsep Astacita, yang dirumuskan sebagai visi nasional menuju kesejahteraan Indonesia pada 2045. Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberadaan 6.364.671 kader TP PKK yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83.762 desa/kelurahan menjadi modal sosial penting untuk mendorong kebijakan ini. New Policy juga menjadi bentuk respons TP PKK terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, yang semakin dinamis dan memerlukan pendekatan terpadu dalam pengembangan kesejahteraan.
“New Policy ini tidak hanya menjadi arahan bagi kader, tetapi juga menggambarkan komitmen PKK untuk menjawab tantangan kehidupan modern dengan pendekatan berbasis keberlanjutan dan sinergi,” tutur Tri dalam sambutannya di Makassar. Ia menambahkan bahwa Astacita, sebagai kependekan dari “Akselerasi Transformasi Keberlanjutan dan Kesejahteraan untuk Indonesia 2045,” telah menjadi acuan utama dalam penyesuaian program-program PKK. Penerapan New Policy diharapkan mampu menciptakan dampak yang luas, baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun dalam memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Implementasi New Policy: Fokus pada 10 Program Pokok dan Sinergi Lintas Sektor
New Policy memastikan sepuluh program pokok PKK tidak hanya berjalan secara terpisah, tetapi juga saling terintegrasi untuk mencapai hasil maksimal. Tri Tito Karnavian menyebutkan bahwa program-program ini, seperti promosi kesehatan, pendidikan anak, dan pengentasan kemiskinan, perlu dikelola dengan lebih efektif melalui kerja sama yang lebih erat dengan lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat. Dalam acara tersebut, TP PKK meneken nota kesepahaman dengan sembilan kementerian serta organisasi seperti Seruni untuk memperkuat sinergi. Ia juga mengapresiasi kader yang telah berkontribusi selama lebih dari 25 tahun dengan pemberian pin emas Adhi Bhakti Utama, sebagai penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjalankan New Policy.
Salah satu pencapaian menonjol dalam acara ini adalah pelaksanaan serentak minum pil multiple micronutrients supplement (MMS) oleh 54.000 ibu hamil di 24 kabupaten/kota Sulsel. Program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencetak rekor MURI pertama di Indonesia, yang menjadi bukti keberhasilan New Policy dalam menggerakkan inisiatif yang kreatif dan berdampak luas. Tri menekankan bahwa New Policy menjadi alat untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan target nasional, sehingga pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan kekuatan kader, tetapi juga dukungan seluruh sektor masyarakat.
Koordinasi dan Pengembangan Infrastruktur dalam New Policy
Koordinasi yang lebih intensif antara TP PKK dan OPD setempat menjadi prioritas dalam New Policy, dengan harapan program-program PKK dapat terimplementasi secara optimal. Tri Tito Karnavian mengingatkan bahwa integrasi program PKK dalam rencana dan anggaran daerah perlu ditingkatkan, karena ini akan memastikan keberlanjutan kegiatan jangka panjang. Selain itu, New Policy juga menekankan pentingnya memperkuat jaringan kader di tingkat desa/kelurahan, sehingga masyarakat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dukungan dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunjukkan bahwa New Policy mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak terkait.
Tri juga menyampaikan bahwa meskipun anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penghematan, TP PKK tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan New Policy. Hal ini mencerminkan ketahanan gerakan PKK dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa peran kader tetap menjadi pilar utama dalam mencapai visi Astacita. Dengan menyebarluaskan program-program yang terintegrasi, New Policy diharapkan mampu membangun keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga pada pengembangan wilayah secara keseluruhan.
Pengembangan Kader dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam New Policy, peningkatan kapasitas kader menjadi fokus utama, dengan penekanan pada pelatihan dan penguatan kemampuan manajemen. Tri Tito Karnavian menyebutkan bahwa kader PKK perlu diberikan sumber daya yang lebih memadai, termasuk akses ke teknologi dan data terkini untuk meningkatkan efektivitas kerja. Pemerintah juga diharapkan memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program-program ini, sehingga New Policy bisa menjadi acuan utama dalam kebijakan pembangunan di masa depan. Selain itu, TP PKK menegaskan bahwa pelaksanaan sepuluh program pokok harus diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata.
Acara yang dihadiri oleh Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming dan seluruh jajaran TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa New Policy menjadi kebijakan nasional yang diperkuat oleh partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan legitimasi program ini, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan penerapan New Policy, TP PKK berharap mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk keluarga yang rentan.
Pelaksanaan New Policy dalam Konteks Astacita
Visi Astacita yang menjadi dasar New Policy meliputi empat pilar utama: ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Sepuluh program pokok PKK yang diperkuat dalam New Policy dirancang untuk selaras dengan empat pilar ini, sehingga mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa Astacita tidak hanya menjadi bingkai kebijakan, tetapi juga memandu TP PKK dalam menyusun rencana strategis yang berkelanjutan. Dengan New Policy, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian, dan mendorong keberlanjutan lingkungan hidup.
TP PKK juga menekankan bahwa New Policy menjadi titik balik penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan kemiskinan yang semakin kompleks. D
