Pemprov Kepri Usulkan Percepatan Pemerataan Digital ke BNPP
Key Discussion – Tanjungpinang, Rabu—Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menjadi fokus Key Discussion dalam upaya mendorong transformasi digital di wilayah kepulauan. Melalui usulan resmi yang diajukan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemprov Kepri ingin mempercepat pengembangan infrastruktur digital untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi di daerah-daerah terpencil. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan usulan ini langsung kepada Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (14/7). Pemprov Kepri mengharapkan dukungan dari BNPP dalam memperkuat jaringan komunikasi dan meratakan pemanfaatan teknologi digital di seluruh provinsi.
Kondisi Digital di Kepri: Tantangan dan Peluang
Sebagai provinsi kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, Kepri menghadapi tantangan khas dalam pemerataan akses internet dan komunikasi. Meski beberapa daerah sudah memiliki jaringan modern, pulau-pulau terpencil seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas masih kesulitan mendapatkan layanan telekomunikasi yang stabil. “Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat digital, tapi keterbatasan infrastruktur menghambat progres,” jelas Nyanyang. Fokus Key Discussion ini bertujuan mengidentifikasi solusi agar daerah perbatasan dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital nasional dan global.
Usulan Strategis Pemprov Kepri
Pemprov Kepri menyiapkan beberapa usulan dalam Key Discussion yang disampaikan ke BNPP. Salah satu prioritas utama adalah membangun Base Transceiver Station (BTS) baru di “blankspot” atau area yang minim akses jaringan. Selain itu, mereka mengusulkan peningkatan kapasitas jaringan menjadi 4G/5G di infrastruktur yang sudah ada, serta penggunaan akses internet berbasis satelit untuk layanan publik. Usulan ini mencakup 207 lokasi tanpa sinyal yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional.
“Kami usulkan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru di permukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan menjadi 4G/5G pada infrastruktur yang sudah ada, serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk mendukung layanan publik di daerah terpencil,”
Dalam Key Discussion, Nyanyang juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan dan pasokan listrik sebagai fondasi utama. “Tanpa listrik yang memadai, pengembangan digital akan terhambat,” tambahnya. Pemprov Kepri juga menyoroti kebutuhan akses internet untuk Program Desa Nelayan Merah Putih, yang menggabungkan teknologi dan sektor pertanian serta perikanan. Selain itu, fasilitas cold storage (penyimpanan bersuhu rendah) diusulkan untuk mendukung inisiatif digital yang memerlukan konsistensi suhu, seperti layanan e-commerce atau logistik.
Dukungan BNPP untuk Transformasi Digital
Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, menyambut antusias rencana percepatan pemerataan digital ini. Ia menegaskan bahwa BNPP siap memfasilitasi kolaborasi dengan Pemprov Kepri dan pihak lain dalam pembangunan infrastruktur pendukung. “Kita akan menggagas pembangunan infrastruktur listrik dan komunikasi di Kepri, terutama di daerah perbatasan yang strategis,” ujarnya. Makhruzi juga menyoroti posisi Kepri sebagai daerah dekat Singapura, yang bisa menjadi keuntungan dalam mengakses teknologi global.
Dalam Key Discussion, BNPP berkomitmen untuk mempercepat pengembangan digital di Kepri. Usulan Pemprov Kepri akan dievaluasi dalam kerangka kerja strategis, termasuk pengalokasian dana dan program kerja bersama. “BNPP akan mengoptimalkan peran sebagai pengelola perbatasan, termasuk menjamin keberlanjutan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing Kepri,” lanjut Makhruzi. Dia juga menyebutkan bahwa keterlibatan sektor swasta dan lembaga internasional diperlukan untuk mendukung upaya ini.
Konteks Global dan Kebutuhan Masyarakat Lokal
Pemprov Kepri menganggap Key Discussion ini sebagai langkah krusial untuk memperkuat daya saing daerah. Dengan jaringan yang lebih cepat dan stabil, masyarakat, termasuk UMKM dan sektor pariwisata, bisa lebih mudah mengakses pasar internasional. “Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga keterbukaan ekonomi dan informasi,” kata Nyanyang. Ia juga mengingatkan bahwa pemerataan digital akan membuka peluang kemitraan baru, seperti kerja sama dengan perusahaan teknologi global yang ingin memasuki pasar Indonesia.
Kebutuhan akses internet juga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya digitalisasi, layanan seperti e-learning dan telemedicine bisa diterapkan di daerah terpencil, sehingga mengurangi ketergantungan pada layanan di kota utama. Nyanyang berharap BNPP bisa menjadi mitra strategis dalam memastikan keberlanjutan program ini, terutama melalui peningkatan kapasitas dan penyebaran jaringan yang lebih merata.
Dalam Key Discussion, Pemprov Kepri juga menyebutkan bahwa infrastruktur digital akan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. “Kami ingin semua masyarakat Kepri, baik di kota maupun di pulau-pulau terpencil, bisa menikmati manfaat teknologi digital,” pungkas Nyanyang. Usulan ini akan menjadi dasar untuk kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak terkait lainnya, dalam mencapai target pemerataan digital yang inklusif.
