OIKN ambil langkah tegas penegakan hukum pengerusakan hutan
OIKN ambil langkah tegas penegakan hukum – Sebagai upaya memperkuat keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara tegas memperlihatkan komitmen dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pengerusakan hutan di wilayah Kalimantan Timur. Upaya ini menjadi prioritas utama OIKN dalam menjaga integritas area konservasi yang tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Melalui langkah-langkah tegas, OIKN berusaha menghentikan aktivitas ilegal yang mengancam ekosistem hutan dan dampak lingkungan dari kegiatan penebangan serta pertambangan yang tidak terkendali.
Strategi Penegakan Hukum OIKN
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, mengungkapkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi bagian dari regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi prioritas dalam kegiatan pengelolaan kawasan IKN. “OIKN ambil langkah tegas penegakan hukum untuk menjaga kawasan yang masih hijau,” tutur Agung, saat memberikan pernyataan di Sepaku, Penajam Paser Utara. Ia menekankan bahwa langkah tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui operasi rutin maupun tindakan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Dengan mengadakan patroli intensif, kami mengawasi setiap aktivitas yang mengancam hutan lindung dan wilayah konservasi,” kata Agung. Selain itu, OIKN juga berupaya mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengenali manfaat kawasan tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Penegakan hukum oleh OIKN mencakup penutupan tambang ilegal, pemberian sanksi terhadap pelaku pengerusakan hutan, serta penindakan terhadap pengangkutan bahan tambang secara tidak sah. Tindakan ini diperkuat dengan kerja sama antara berbagai instansi, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penegakan Hukum (BNPH), serta aparat kepolisian setempat. Langkah-langkah yang diambil OIKN tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas ilegal.
Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat
OIKN ambil langkah tegas penegakan hukum tidak hanya dijalankan secara internal, tetapi juga melibatkan kerja sama eksternal untuk meningkatkan efektivitas. Melalui Satgas Penegakan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN, berbagai pihak seperti lembaga lokal, komunitas adat, dan organisasi masyarakat mendapat peran penting dalam pengawasan. Hal ini menjadi strategi untuk memastikan pengelolaan kawasan IKN berjalan transparan dan berkelanjutan.
Pelaporan masyarakat menjadi bagian integral dari upaya OIKN ambil langkah tegas penegakan hukum. Masyarakat diminta aktif melaporkan aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar kawasan, baik melalui jalur resmi maupun melalui platform digital yang telah disediakan. Selain itu, OIKN juga memberikan edukasi melalui sosialisasi berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hutan dan dampak negatif dari pengerusakan.
Langkah-langkah ini berhasil mengurangi tingkat kerusakan hutan di sejumlah area konservasi, terutama di sekitar kawasan delineasi IKN. Sebagai contoh, pada 2023, Satgas lintas kementerian dan lembaga berhasil menutup tambang ilegal di Bukit Tengkorak, serta menindak pengangkutan batu bara ilegal menggunakan tujuh truk. OIKN juga menggencarkan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang di Samboja melalui Bareskrim Polri, yang memperkuat kredibilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum.
Adapun pengerusakan hutan yang terjadi di wilayah IKN mencakup perambahan, penebangan liar, serta penambangan yang tidak memiliki izin. Kegiatan ini sering kali dilakukan oleh para pemilik lahan atau pihak luar yang memanfaatkan kekosongan regulasi. Dengan memperkuat kebijakan penegakan hukum, OIKN berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjaga. Pemerintah juga terus menindak pelaku yang melakukan kerusakan hutan secara berulang.
