Intelijen Keuangan dan MLA: Kunci Investigasi Sindikat Penipuan Daring Indonesia-Thailand
Beritaturah.com – Arie Afriansyah, Guru Besar Hukum Laut Internasional Universitas Indonesia, menekankan bahwa intelijen keuangan serta bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan instrumen vital dalam investigasi bersama antara Indonesia dan Thailand. Kedua negara ini berupaya membongkar sindikat penipuan daring yang semakin berkembang. Menurut akademisi tersebut, pertukaran intelijen saja belum memadai karena informasi yang diterima belum tentu dapat dijadikan alat bukti yang kuat.
Menurut Arie, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama otoritas intelijen keuangan negara-negara terkait harus mulai menelusuri rekening, perusahaan cangkang, aset kripto, serta pemilik manfaat sejak dini. Hal ini disampaikan oleh Arie kepada ANTARA di Jakarta pada hari Rabu.
Landasan Hukum dan Mekanisme Regional
Indonesia telah memiliki perjanjian MLA multilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN melalui Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries. Perjanjian ini lebih dikenal sebagai ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT) dan mulai berlaku pada 20 Januari 2009 setelah proses ratifikasi. Indonesia meratifikasi ASEAN MLAT tersebut dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries.
“Pertukaran data real-time harus diikuti investigasi paralel, operasi terkoordinasi, pembekuan aset, serta pelindungan korban berdasarkan prinsip non-punishment,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ASEAN tidak memerlukan deklarasi baru, melainkan mekanisme operasional lintas negara.
Strategi Diplomasi Berlapis untuk Perlindungan WNI
Profesor itu juga menilai Indonesia perlu menempuh diplomasi berlapis jika ingin memberikan pelindungan maksimal kepada warga negara Indonesia (WNI) dari jaringan sindikat penipuan daring. Menurut dia, Indonesia memiliki daya tawar yang cukup kuat karena besarnya jumlah korban penipuan daring, hubungan strategis dengan Thailand, dan posisi Indonesia di ASEAN.
Namun, Thailand tidak dapat menindak pusat penipuan di Myanmar atau Kamboja tanpa kerja sama dari negara-negara setempat. “Indonesia perlu menempuh diplomasi berlapis, meminta akses konsuler dan menetapkan target waktu pemulangan, serta memastikan korban tidak diperlakukan sebagai pelaku. Pada saat yang sama, Indonesia harus menindak perekrut domestik,” ujarnya.
Selain itu, Arie mengatakan satuan tugas bersama di bawah Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) perlu memetakan sindikat sebagai satu jaringan: perekrut, pengelola scam compound, penyedia teknologi, rekening penampung, pemilik manfaat, dan pelindungnya.
Kesepakatan Indonesia-Thailand
Pada 3 Agustus, Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama penegakan hukum melalui pertukaran informasi, intelijen, dan investigasi bersama untuk memberantas kejahatan transnasional. “Ke depan kami sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen. Juga kerja sama investigasi bersama,” kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama PM Thailand Anutin Charnvirakul di Jakarta.
Selain pertukaran informasi dan intelijen, kedua negara juga sepakat memperkuat pelacakan aliran keuangan yang berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional serta meningkatkan koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan lintas negara.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang MLA dan Sindikat Daring
Apa itu MLA dalam konteks penegakan hukum? MLA atau Mutual Legal Assistance adalah mekanisme bantuan hukum timbal balik antara negara-negara untuk saling membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kasus pidana, termasuk kejahatan transnasional seperti penipuan daring.
Mengapa intelijen keuangan penting dalam membongkar sindikat? Intelijen keuangan memungkinkan otoritas melacak aliran dana, mengidentifikasi rekening cangkang, dan menghubungkan pelaku dengan aset mereka, sehingga memperkuat bukti hukum dalam proses investigasi.
Berapa lama proses MLA biasanya berlangsung? Proses MLA dapat bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan kesiapan dokumen, namun dengan mekanisme ASEAN MLAT yang sudah berlaku sejak 2009, prosesnya menjadi lebih terstruktur dan efisien.
Bagaimana peran PPATK dalam kasus penipuan daring? PPATK berperan sebagai otoritas intelijen keuangan nasional yang mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang dalam negeri maupun luar negeri.
