Kesehatan Ibu dan Anak: Fokus Utama Pembangunan Nasional Indonesia
Beritaturah.com – Jakarta telah menjadi tempat peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak untuk periode 2026 hingga 2030. Dalam acara tersebut, Teni Widuriyanti yang menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa perbaikan kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama negara.
Menurutnya, angka kematian ibu dan anak bukan sekadar ukuran kesehatan masyarakat, melainkan juga cerminan kemajuan pembangunan sebuah bangsa yang perlu dijaga dengan baik. Hal ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kematian ibu dan anak bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga indikator pembangunan suatu negara yang harus dijaga dengan baik. Peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas nasional di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).”
Investasi untuk Kualitas Sumber Daya Manusia
Investasi pada sektor kesehatan ibu dan anak pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin melalui peningkatan indeks modal manusia yang menunjukkan besarnya potensi kontribusi tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Data menunjukkan penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 189 berdasarkan Survei Penduduk 2020 menjadi 144 menurut Survei Penduduk Antar Sensus 2025. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antar wilayah. Hal ini terlihat dari belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta masih adanya beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas tiap wilayah. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan penurunan AKI menjadi 77 per 100 ribu kelahiran hidup dan penurunan angka kematian bayi (AKB) menjadi 9,96 per 1.000 kelahiran hidup.
Kerangka Kerja Nasional dan Implementasi
Dalam konteks tersebut, kerangka kerja ini disusun untuk menerjemahkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta target SDGs 2030 ke dalam strategi dan intervensi yang lebih operasional di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen ini memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan kerangka aksi yang diperlukan untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan anak secara nasional.
Dokumen kerangka kerja ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan didukung Kementerian Kesehatan serta kementerian lain. Selanjutnya, akan dilakukan diseminasi regional dan pilot project di 10 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Salah satu upaya tindak lanjut pelaksanaan kerangka kerja ini adalah melakukan uji coba pelaksanaan Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia, kolaborasi pemerintah Indonesia, KOICA (Korea International Cooperation Agency), dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di wilayah tersebut. Kepala Daerah di wilayah Papua menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026-2030 melalui Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua of Indonesia.
Pelaksanaan uji coba di lokasi terpilih diharapkan dapat menghasilkan praktik baik, pembelajaran, serta rekomendasi penguatan kebijakan dan program yang dapat direplikasi dan diperluas secara berkelanjutan. Dengan begitu, penerapan kerangka kerja ini dapat mendorong perbaikan tata kelola dan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah Indonesia.
Komitmen Internasional
Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia atas kepemimpinan yang kuat dan komitmen dalam meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung implementasi kerangka kerja tersebut guna menyelamatkan lebih banyak nyawa serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh sehat, dan berkembang secara optimal.
“Tidak boleh ada seorang ibu pun yang kehilangan nyawanya saat melahirkan, dan tidak boleh ada seorang anak pun yang meninggal akibat penyebab yang sebenarnya dapat dicegah. Kerangka Nasional ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjangkau setiap ibu dan setiap anak dengan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.”
Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia Hassan Mohtashami menambahkan bahwa peluncuran kerangka kerja penurunan kematian ibu dan anak merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia untuk kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bappenas?
Bappenas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bappenas matter?
Bappenas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
