POPSI nilai tata kelola pembangunan pabrik kelapa sawit perlu dibenahi

POPSI: Moratorium Bukan Jawaban, Penataan PKS Lebih Prioritas

Beritaturah.com – Jakarta – Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan bahwa rencana moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru di Provinsi Jambi belum tepat. Ketua Umum organisasi tersebut, Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa langkah ini justru berpotensi merugikan petani swadaya karena jarak tempuh untuk menjual tandan buah segar (TBS) akan semakin jauh.

Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu, Darto menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada penataan, bukan sekadar menghentikan pembangunan. “Yang diperlukan bukan moratorium, tetapi penataan,” tegasnya. Pemerintah diminta memetakan zonasi kebun swadaya dan menghitung kebutuhan kapasitas PKS di setiap wilayah agar pembangunan benar-benar disesuaikan dengan potensi pasokan TBS yang tersedia.

Kapasitas PKS Harus Proporsional

Menurut Darto, pendataan terhadap kapasitas PKS yang telah terpasang di setiap zona menjadi langkah krusial. Kapasitas tersebut tidak boleh melebihi dua kali lipat dari ketersediaan pasokan TBS di wilayah masing-masing. Kondisi kelebihan kapasitas ini dinilai dapat memicu persaingan usaha yang tidak sehat antarpabrik.

Lebih lanjut, Darto mengingatkan agar pemerintah tidak lagi memberikan izin pembangunan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri, terutama jika lokasinya berada di sekitar atau bahkan di tengah kawasan kebun plasma. Ia berpendapat kondisi tersebut dapat mengganggu tata niaga TBS serta merusak pola kemitraan yang selama ini berjalan.

Solusi untuk Wilayah Kurang Kapasitas

Sementara itu, untuk wilayah yang masih kekurangan kapasitas PKS sehingga petani harus mengirim TBS ke pabrik yang jauh, Darto meminta pemerintah justru mempermudah proses perizinan pembangunan PKS baru atau memperbaiki infrastruktur jalan agar biaya distribusi petani dapat ditekan.

“Yang kami minta adalah tata kelola yang lebih baik. Izin pembangunan pabrik harus didasarkan pada data sebaran kebun swadaya agar tidak mengganggu kemitraan yang masih berjalan dengan sistem pola kredit,” jelasnya.

Moratorium Menghambat Hilirisasi

Adapun saran ini menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberlakukan moratorium pembangunan PKS baru. Darto menilai moratorium bukan solusi yang tepat untuk memperbaiki tata kelola industri sawit, tapi justru berpotensi merugikan petani sawit swadaya karena semakin sedikit jumlah PKS, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh petani untuk menjual TBS.

Selain berdampak pada petani, Darto menilai moratorium juga berpotensi menghambat agenda hilirisasi sawit yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jambi. “Kalau Jambi ingin membangun industri hilir sawit, maka pasokan CPO dari sektor hulu justru harus diperkuat, bukan dibatasi,” ujarnya.

Moratorium bisa membuat investor memilih membangun PKS di provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, atau Sumatera Barat. Akibatnya, Jambi kehilangan investasi dan nilai tambah, sementara TBS dari kebun di wilayah perbatasan tetap akan mengalir ke luar provinsi, jelas Darto.