Kemenhut inisiasi ubah paradigma penegakan hukum terpadu kehutanan

Transformasi Penegakan Hukum Kehutanan: Pendekatan Multidoor dan Sains Forensik

Beritaturah.com – Jakarta menandai langkah penting dalam reformasi penegakan hukum sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan meluncurkan inisiatif strategis untuk mengubah paradigma penanganan pelanggaran terkait tumbuhan dan satwa liar ilegal. Perubahan ini didorong oleh kompleksitas tren kejahatan yang terus berkembang serta dampaknya yang semakin luas terhadap ekosistem nasional.

Pertemuan Multistakeholder di Bogor

Dalam kerangka upaya strategis tersebut, Ditjen Penegakan Hukum bekerja sama dengan program LEVERAGE menyelenggarakan pertemuan multistakeholder. Acara bertajuk Penegakan Hukum Terpadu Kehutanan dan Tumbuhan dan Satwa Liar ini dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat. Forum ini bertujuan menanggulangi tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara komprehensif.

Acara tersebut menghadirkan berbagai tokoh kunci dari instansi penegak hukum. Di antaranya Direktur D Jampidum Kejagung RI Dwi Agus Arfianto, Direktur Penuntutan KPK Budhi Sarumpaet, serta Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Samingun. Kehadiran Hakim Tinggi Yustisial BSDK/Anggota Lingkungan Hidup Mahkamah Agung R. Heru Wibowo Sukaten juga memperkuat representasi yudisial dalam forum ini.

Pendekatan Multidoor dalam Penegakan Hukum

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menekankan urgensi penerapan pendekatan hukum multidisiplin atau multidoor. Strategi ini dirancang untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang melibatkan sektor kehutanan dan satwa liar secara lebih efektif.

Pendekatan multidoor menjadi semakin penting. Berbagai instrumen hukum yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan.

Menurut Dwi Januanto Nugroho, pemanfaatan optimal instrumen hukum tersebut memungkinkan perluasan ruang penegakan hukum. Hal ini sekaligus meningkatkan daya ungkit dalam mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar dan terstruktur.

Transformasi Berbasis Sains dan Pemutusan Insentif Ekonomi

Januanto juga menyoroti kebutuhan transformasi strategi penegakan hukum masa depan. Fokus utama harus bergeser pada pembuktian berbasis sains dan pemutusan insentif ekonomi kejahatan. Pendekatan ini menempatkan pemulihan aset sebagai komponen krusial dalam strategi nasional.

Kita perlu menempatkan pemulihan aset, pemutusan keuntungan ekonomi hasil kejahatan, serta dukungan sains forensik sebagai bagian utama strategi.

Keefektifan penegakan hukum tidak lagi hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana. Parameter baru mencakup kemampuan negara membangun pembuktian presisi berbasis ilmiah dan menghilangkan motivasi ekonomi di balik kejahatan tersebut.

Empat Langkah Strategis yang Dirumuskan

Forum multistakeholder tersebut berhasil merumuskan empat langkah strategis utama. Pertama, penguatan kelembagaan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi. Kedua, penyusunan standar operasional prosedur terintegrasi. Ketiga, penguatan substansi regulasi yang relevan. Keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dalam diskusi panel, Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Penegakan Hukum Kehutanan Irjen Pol. K. Rahmadi dan Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Konflik Tenurial Irjen Pol (Purn) Didik Agung Widjanarko hadir sebagai penanggap utama. Kehadiran mereka memberikan perspektif mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum kehutanan terpadu.