Pemprov DKI Perlu Hadirkan Hunian Terjangkau bagi Gen Z
Special Plan – Jakarta, Jumat – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menekankan pentingnya Gubernur DKI Pramono Anung memberlakukan kebijakan nyata untuk memberikan kesempatan kepada generasi Z dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal di kota metropolitan. Menurutnya, perlu ada langkah konkret agar anak muda memiliki akses lebih mudah terhadap hunian, sebagaimana yang dijanjikan oleh Pramono beberapa waktu lalu.
Permasalahan Biaya Tinggi
William mengatakan, salah satu tantangan utama bagi Gen Z adalah kenaikan harga properti yang signifikan. Data 2023 menunjukkan, biaya rumah di Jakarta bervariasi antara Rp800 juta hingga Rp10 miliar, tergantung lokasi dan ukuran tanah. Contohnya, rumah sederhana di Jakarta Timur dengan luas tanah 30-50 meter persegi dibanderol sekitar Rp800 juta, sementara properti biasa dengan luas tanah 100-200 m2 bisa mencapai Rp10 miliar. Harga pun bisa terus meningkat dari angka tersebut.
Kondisi Pasar dan Kota yang Semrawut
Menurut William, keterbatasan ruang tinggal di Jakarta disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, struktur kota yang kurang teratur, sehingga lahan kosong semakin berkurang. Kedua, dinamika pasar properti yang mendorong kenaikan harga hunian. “Kondisi ini jelas memengaruhi kemampuan anak muda memperoleh tempat tinggal, terutama di tengah tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” ujarnya.
“Pemerintah provinsi harus proaktif mengatasi isu ini agar Gen Z bisa hidup dengan nyaman di Jakarta. Kebijakan seperti Pied-à-Terre Tax di New York, yang diterapkan oleh Wali Kota Zohran Mamdani, bisa menjadi inspirasi untuk mengatur kepemilikan properti secara adil,” jelas William.
Gen Z sebagai Pendorong Pembangunan
Pramono Anung sebelumnya menyatakan, Jakarta perlu memberikan ruang maksimal kepada Gen Z sebagai bagian dari visi menjadi kota global yang inklusif. Hal ini diungkapkan dalam penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Gen Z, menurut Pramono, memiliki semangat emansipasi tinggi dalam menghadapi berbagai isu sosial-politik. Mereka melihat emansipasi sebagai hak untuk memilih jalur hidup secara bebas, baik dalam bidang teknologi, ekonomi kreatif, atau menyuarakan perubahan melalui media sosial.
