Pengamat sebut penertiban tambang ilegal perbaiki tata kelola timah RI

Penertiban Tambang Ilegal Didorong Jadi Katalis Perbaikan Tata Kelola Timah Nasional

Beritaturah.com – Penutupan sekitar 1.000 titik penambangan timah tanpa izin di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat (14/8), membuka babak baru bagi sektor pertimahan Indonesia. Langkah itu ditemani upaya menyekat jalur penyelundupan serta pelibatan aparat penegak hukum untuk mengatasi praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.

Ekspansi Operasional dan Lonjakan Kinerja Keuangan PT Timah

Dampak langsung dari penertiban tersebut mulai tercermin dalam laporan semester I-2026 PT Timah Tbk (TINS). Volume bijih timah yang diproduksi melonjak 75 persen, dari 6.997 ton Sn menjadi 12.232 ton Sn. Produksi logam timah ikut naik 58 persen ke angka 10.865 metrik ton, sementara penjualan logam tumbuh 85 persen menjadi 10.984 metrik ton.

Lonjakan volume itu berpadu dengan kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 52 persen ke level 49.794 dolar AS per metrik ton. Kombinasi kedua faktor tersebut mendorong pendapatan semester I-2026 melonjak 146,9 persen menjadi Rp10,42 triliun, jauh di atas Rp4,22 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba usaha melompat dari Rp380,20 miliar ke Rp3,46 triliun, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak dari Rp300,07 miliar menjadi Rp2,71 triliun.

Toto Pranoto: PETI Adalah Masalah Struktural yang Lama

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai penertiban dan penyegelan jalur penyelundupan di Babel merupakan momentum krusial untuk memperbaiki tata kelola industri timah sekaligus mengokohkan posisi PT Timah sebagai pengelola sumber daya negara.

“Persoalan PETI bukan cerita baru. Kompleksitas jaringan yang terlibat membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar, sementara PT Timah juga berada dalam posisi yang tidak mudah ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal.”

Ia menegaskan bahwa jaringan PETI bersifat multidimensi sehingga penanganannya tidak bisa diselesaikan dalam satu tindakan tunggal. Konsistensi penegakan hukum menjadi prasyarat agar perbaikan tidak sekadar bersifat jangka pendek.

Rekomendasi: Legalisasi Pertambangan Rakyat dan Penguatan Rantai Pasok

Menurut Toto, perbaikan tata kelola harus diarahkan pada penguatan rantai pasok legal agar mineral timah menghasilkan nilai tambah maksimal bagi negara, masyarakat, dan daerah penghasil. Ia juga menekankan pentingnya memberi ruang bagi penambang rakyat untuk bertransformasi dari aktivitas informal menjadi kegiatan yang legal, terawasi, dan produktif secara ekonomi.

Salah satu jalur yang ia usulkan adalah mengarahkan penambang rakyat ke wilayah pertambangan rakyat sesuai ketentuan, lalu membangun pola kemitraan yang sehat dengan perusahaan negara. Dengan cara itu, penertiban tidak hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga menyediakan jalan keluar bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada tambang.

Parameter Keberhasilan yang Konkret

Toto mengingatkan bahwa keberhasilan penataan industri timah tidak boleh diukur semata dari jumlah tambang ilegal yang ditutup atau kenaikan produksi perusahaan. Indikator yang sesungguhnya harus terlihat pada penerimaan negara, legalisasi aktivitas pertambangan rakyat, serta pemulihan lingkungan di kawasan bekas tambang ilegal.

“Parameter keberhasilannya harus konkret, yakni penerimaan pajak dan royalti meningkat, kegiatan pertambangan rakyat bertransformasi menjadi legal dan bermitra dengan PT Timah, serta wilayah bekas PETI dipulihkan. Jika ketiga hal itu berjalan, penertiban benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.”

Ia menutup pandangannya dengan catatan bahwa peningkatan kinerja PT Timah harus dijaga melalui penegakan hukum yang konsisten, penguatan kapasitas operasional perusahaan, perbaikan tata kelola internal, serta penguasaan teknologi dari sektor hulu hingga hilir.