Sosok Zainal Abidin Syah yang perjuangkan Irian Barat bagian NKRI
Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Important News – Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dalam perayaan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10 November 2025). Penganugerahan tersebut diumumkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu nama yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Sultan Zainal Abidin Syah, almarhum dari Maluku Utara, yang diakui kontribusinya dalam bidang perjuangan politik dan diplomasi.
Peran Penting dalam Kedaulatan NKRI
Zainal Abidin Syah berperan krusial dalam menjaga integritas wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai Sultan Tidore yang menjabat dari tahun 1947 hingga 1967, ia juga menjadi Gubernur Irian Barat (sekarang Papua) pertama pada periode 1956–1961. Jasa-jasanya tercatat dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah tersebut.
Perjalanan Pendidikan dan Jabatan
Lahir di Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912, Zainal Abidin Syah juga dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin Alting Syah. Sebelum menjadi pemimpin, ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar Belanda di Ternate, lalu melanjutkan studinya di sekolah menengah Belanda atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Batavia (sekarang Jakarta). Setelah itu, ia memasuki pendidikan tinggi di OSVIA (Opleidings Scholenvoor Inlandsche Ambtenaren) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 1934.
Dari sana, Zainal Abidin Syah menjadi pegawai negeri dengan jabatan Bestuur dan Hulp-Bestuur di tiga daerah, yakni Ternate, Manokwari, serta Sorong. Dalam masa pendudukan Jepang, ia sempat diasingkan selama setahun ke Jailolo, Halmahera Barat, sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1947, ia dilantik sebagai Sultan Tidore, menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang bertugas melindungi wilayah Kesultanan Tidore.
Perjuangan Politik dan Diplomasi
“Irian Barat merupakan bagian Kesultanan Tidore.”
Pernyataan ini disampaikan Zainal Abidin Syah saat berpidato pada 2 Maret 1949, menyatakan bahwa Irian Barat adalah wilayah yang tergabung dalam Kesultanan Tidore. Sikapnya kembali terlihat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, ketika ia menjadi satu-satunya dari 51 anggota parlemen yang menolak melepaskan Irian Barat kepada Belanda.
Perjuangan politiknya menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibukota sementara di Soa-Sio, Tidore, pada 17 Agustus 1956. Alasannya, Papua dan pulau-pulau sekitarnya sudah menjadi bagian wilayah Kesultanan Tidore selama ratusan tahun. Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai Gubernur Sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat melalui SK Presiden RI No. 142 Tahun 1956.
Peran dalam Operasi Tri Komando Rakyat
Sebagai bagian dari upaya membebaskan Irian Barat, Zainal Abidin Syah ditunjuk sebagai staf di Departemen Dalam Negeri pada 1961 melalui SK Presiden No. 220 Tahun 1961. Ia memperkuat posisi Indonesia di era Konferensi Meja Bundar dengan menjadi bagian dari Komando Mandala di Makassar. Pada 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat.
Zainal Abidin Syah memegang jabatan gubernur hingga tahun 1961. Setelah itu, ia tinggal di Ambon hingga meninggal dunia pada 4 Juli 1967. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Pada 11 Maret 1986, keluarga Kesultanan Tidore memindahkan kerangka Sultan ke Soa-Sio Tidore, disemayamkan di Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.
Sebagai penghargaan atas perjuangannya, nama Zainal Abidin Syah diabadikan sebagai nama jalan utama di Kecamatan Tidore Selatan, yakni Jalan Sultan Zainal Abidin Syah. Ia dikenang sebagai “Penjaga Timur Indonesia” yang memperjuangkan hak wilayah NKRI.
