Special Plan: DEN Prediksi Pembatasan BBM Bersubsidi Hemat 15 Persen
Special Plan – Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa langkah pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi volume konsumsi. Dalam Sarasehan Energi yang dihadiri oleh sejumlah anggota DEN, Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebijakan ini memiliki potensi penghematan hingga 15 persen dari total penggunaan BBM.
“Dengan penerapan pembatasan berdasarkan capaian karbon (CC) dan jenis kendaraan, DEN menilai penghematan volume BBM bersubsidi bisa mencapai 10–15 persen,” kata Satya Widya Yudha dalam diskusi virtual, Selasa.
Pelaksanaan Special Plan dalam Pengelolaan Subsidi Energi
Menurut Satya, pembatasan BBM bersubsidi menjadi bagian dari trilogi strategi dalam Special Plan yang dirancang pemerintah untuk mengatur subsidi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Langkah ini bertujuan memastikan stabilitas fiskal tanpa mengorbankan ketersediaan energi yang diperlukan masyarakat.
“Special Plan ini mencakup tiga strategi utama, yaitu pembatasan BBM bersubsidi, transformasi subsidi LPG 3 kg, serta optimalisasi pasokan bahan bakar,” tambah Satya Widya Yudha.
Dalam konteks Special Plan,DEN juga menekankan pentingnya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi program yang lebih berbasis data. “Subsidi LPG 3 kg akan diubah menjadi pendekatan berbasis orang, menggunakan data dari P3KE dan DTKS untuk memastikan alokasi yang lebih tepat sasaran,” ujar Satya. Hal ini diperkirakan bisa mengurangi pemborosan dan memperkuat keberlanjutan subsidi energi.
Pengoptimalan Pasokan BBM dan Keterlibatan ESDM
Salah satu aspek kritis dari Special Plan adalah efisiensi konsumsi energi. Satya Widya Yudha menyebutkan bahwa penggunaan energi listrik dalam sektor transportasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. “Dengan percepatan elektrifikasi, kita bisa mencapai efisiensi pasokan dan mengurangi penggunaan bahan bakar subsidi,” jelasnya.
“Kita juga fokus pada peningkatan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara dan gas, serta penyesuaian minyak kelapa sawit dalam program biodiesel 50 (B50),” kata Satya Widya Yudha.
Dalam rangka mendorong penerapan Special Plan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyatakan rencana untuk menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. “Ini akan membantu mengurangi impor solar, dan dalam jangka panjang, kita bisa mencapai nol impor solar jika B50 ditingkatkan secara signifikan,” tuturnya. Dengan adanya kebijakan ini, DEN berharap dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan energi dan efisiensi anggaran.
Special Plan juga menargetkan pemanfaatan data untuk mengukur kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Selain itu,DEN berharap penerapan langkah-langkah ini dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi nasional. “Dengan menyesuaikan subsidi dengan data yang lebih terpercaya, kita bisa menghemat anggaran sektor energi dan mengalokasikan dana ke sektor lain yang lebih membutuhkan,” tambah Satya.
Pelaksanaan Special Plan tidak hanya berdampak pada penghematan volume BBM, tetapi juga pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Satya Widya Yudha menegaskan bahwa strategi ini akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengatur subsidi secara lebih bijak, terutama di tengah tantangan global seperti kenaikan harga minyak dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
