RI dan Belarus Sepakati Roadmap Kerja Sama Ekonomi 2026–2030
Topics Covered – Dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 antara Indonesia dan Belarus di Minsk, kedua pihak menyetujui pembuatan roadmap kerja sama ekonomi untuk periode 2026–2030. Dokumen ini dirancang untuk memandu pengembangan kolaborasi di bidang perdagangan, industri, dan teknologi. Tanda tangan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Wakil Perdana Menteri Belarus, Viktor Karankevich, menandai komitmen kuat dalam mengembangkan hubungan ekonomi bilateral.
Komitmen untuk Kerja Sama Ekonomi
“Roadmap tersebut akan menjadi acuan sistematis dan terukur untuk mendorong berbagai kerja sama, serta salah satu hasil utama dari kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia,” kata Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat. Dalam Topics Covered, Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perjanjian kerja sama yang berkelanjutan. Sidang SKB bertujuan menciptakan kerangka kerja bilateral yang memaksimalkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Implementasi FTA Indonesia-EAEU diharapkan membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas serta saling menguntungkan,” ujar Airlangga.
Topics Covered juga mencakup diskusi tentang potensi kerja sama dalam bidang pertanian, manufaktur, dan teknis. Belarus mengajak para pemangku kepentingan dan pengusaha Indonesia untuk mempelajari kemampuan industri pertanian, manufaktur, serta fasilitas produksi yang dimiliki negara tersebut. Kedua belah pihak terus menjajaki peluang kerja sama dalam teknologi dan industri, termasuk pengembangan mesin-mesin perakitan bersama di Indonesia. Forum bisnis Indonesia-Belarus juga akan digelar bersamaan dengan kunjungan presiden Belarus pada Juli 2026.
Potensi Kolaborasi di Berbagai Sektor
Dalam Topics Covered, keduanya mengungkapkan keinginan untuk memperkuat kerja sama di sektor ketahanan pangan dan pertanian, termasuk mekanisasi pertanian serta teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Indonesia mengajak peningkatan ekspor produk unggulan seperti karet, kakao, kopi, produk perikanan, dan manufaktur ke Belarus serta kawasan EAEU. Pemerintah Indonesia menilai Belarus memiliki potensi strategis sebagai mitra diversifikasi pasar dan penguatan kerja sama industri, terutama berkat basis produksi alat berat, pertanian, dan kimia yang kuat.
“Kami yakin pertemuan ini mampu mengidentifikasi kerja sama bilateral utama yang akan diwujudkan dalam kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia bulan Juli 2026,” tambah Viktor Karankevich.
Topics Covered menyoroti penguatan investasi, kesehatan, pendidikan, riset, budaya, olahraga, dan pariwisata sebagai bagian dari komitmen ekonomi kedua negara. Karankevich menegaskan bahwa pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-Belarus akan memperkuat hubungan bisnis, terutama setelah FTA Indonesia-EAEU segera menyelesaikan proses ratifikasi. Dengan roadmap ini, harapan kedua pihak adalah mempercepat transaksi bilateral dan memperluas akses pasar.
Kedua negara sepakat mengembangkan kerja sama dalam teknologi dan inovasi. Topics Covered mencakup strategi untuk memperkuat ekspor produk manufaktur Indonesia ke Belarus, serta mengajak pihak Belarus untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan berbasis teknologi. Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya pendidikan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas industri kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia menawarkan skema seperti joint venture, local assembly, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas industri nasional, terutama di sektor alat berat, kendaraan komersial, pupuk, dan mesin pertanian.
Di bidang perdagangan, nilai transaksi antara Indonesia dan Belarus meningkat 72,6 persen tahunan hingga mencapai sekitar 221 juta dolar AS. Dalam Topics Covered, keduanya juga meninjau kinerja ekspor-import sektor pertanian dan industri. Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia mengharapkan bahwa roadmap ini dapat mempercepat peningkatan volume transaksi serta memperkuat jaringan distribusi produk ke kawasan EAEU. Kedua pihak juga sepakat mengembangkan kebijakan yang mendukung pertukaran barang dan jasa dalam skala yang lebih besar.
