BP3MI Kepri perkuat pemberangkatan PMI prosedural di wilayah perbatasan
Latest Program – Batam, Kepulauan Riau – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) terus mendorong pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui jalur yang sah serta mengikuti prosedur yang jelas. Tindakan ini bertujuan memastikan para migran memenuhi syarat hukum sebelum meninggalkan tanah air. Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menyatakan bahwa keberadaan gugus tugas daerah yang fokus pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah PMI yang berangkat secara legal. “Keberhasilan gugus tugas daerah TPPO mendorong lebih banyak warga perbatasan memilih jalan resmi untuk bekerja di luar negeri,” ungkapnya saat diwawancara di Batam, Selasa.
Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan serentak
Gerakan Nasional Migran Aman, yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), diadakan secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, BP3MI Kepri memilih untuk mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Karimun, daerah yang menjadi pintu masuk utama ke Malaysia. Dalam acara tersebut, Imam Riyadi mengapresiasi partisipasi aktif pihak-pihak terkait di Kepri, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan lembaga pendidikan. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan PMI, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap praktik kekerasan atau penipuan.
“Dampak positif adanya gugus tugas daerah TPPO adalah semakin banyak PMI yang berangkat secara legal dan prosedural,” katanya.
Imam Riyadi menekankan bahwa warga perbatasan sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh informasi mengenai hak-hak mereka sebagai migran. Dengan adanya program ini, pihaknya berharap masyarakat lebih paham mengenai prosedur pengurusan visa, kontrak kerja, dan pengawasan dari instansi pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa BP3MI Kepri terus berupaya memperkuat kerja sama dengan Malaysia, terutama melalui forum kerja sama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). “Kerja sama ini membuka peluang untuk memastikan PMI bekerja secara aman di Melaka dan Johor Bahru,” imbuhnya.
Program penguatan desa sebagai jaringan perlindungan
Gerakan Nasional Migran Aman tidak hanya fokus pada keberangkatan, tetapi juga menekankan penguatan sistem perlindungan PMI hingga tingkat desa. Dalam konteks ini, BP3MI Kepri terus mendorong pengembangan Desa Migran Emas, yaitu desa-desa yang menjadi pusat perencanaan dan pelindungan bagi migran. “Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk PMI, termasuk mendukung mereka yang bekerja turun-temurun di wilayah perbatasan,” jelas Imam Riyadi.
Pada acara di Karimun, sekitar 132 peserta hadir, yang terdiri dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, polisi, lembaga pendidikan, dan perwakilan PMI. Dalam kegiatan tersebut, selain sosialisasi, juga dilakukan penyerahan simbolis kartu Elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia (E-KPMI) kepada PMI asal Karimun. Selain itu, manfaat klaim asuransi PMI senilai Rp12,9 juta diserahkan ke keluarga para migran. Imam Riyadi menyoroti peran desa dalam memastikan proses pengiriman PMI yang transparan. “Kita membutuhkan partisipasi aktif dari tingkat desa agar perlindungan PMI terus diperkuat,” tambahnya.
“Harapannya dapat melayani PMI yang bekerja turun-temurun di wilayah perbatasan, misalnya dengan pass lintas batas,” katanya.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Roby Topan Manusiwa, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian terus aktif memantau dan mencegah penyelundupan migran serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Kerja sama dengan BP3MI Kepri membantu meminimalkan risiko PMI menjadi korban eksploitasi di Malaysia,” ujarnya. Menurut Roby, tindakan preventif seperti pemeriksaan dokumen dan koordinasi dengan lembaga pelindungan migran sangat berdampak pada peningkatan keamanan bagi PMI.
“Semoga kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat agar bekerja secara aman sesuai prosedur,” katanya.
Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru yang diwakili oleh Leny Marliani menyatakan bahwa peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman merupakan langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan PMI yang lebih terpadu. “Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap PMI, serta upaya untuk meningkatkan martabat mereka sebagai tenaga kerja yang dihargai,” ungkapnya.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah bagi PMI dan upaya mengangkat martabat PMI agar dapat bekerja secara aman serta memperoleh perlindungan,” ujarnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, BP3MI Kepri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi, desa, sekolah, serta individu inspiratif yang dinilai aktif mendukung pemberangkatan PMI secara prosedural. Penganugerahan ini menegaskan bahwa komitmen dari berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam mewujudkan migrasi yang adil. Imam Riyadi menambahkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor masih menjadi prioritas, karena hanya dengan sinergi yang baik, PMI dapat dilindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
KP2MI secara terus-menerus berkomitmen untuk memastikan perlindungan PMI terhadap ancaman eksploitasi, perbudakan, serta kondisi kerja yang tidak sehat. Dengan program yang melibatkan pihak-pihak terkait, BP3MI Kepri berharap masyarakat perbatasan lebih percaya pada sistem yang telah dibangun. “Kita ingin menciptakan jaringan perlindungan yang tangguh, termasuk melalui pengawasan desa dan institusi pendidikan,” tambah Imam Riyadi.
Gerakan Nasional Migran Aman juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak PMI, mulai dari prosedur pengurusan dokumen hingga mekanisme penyelesaian konflik di luar negeri. Selain itu, acara ini memberikan kesempatan bagi PMI untuk mengekspresikan kebutuhan mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah Karimun, sebagai salah satu lokasi pengiriman PMI, menilai kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan di wilayahnya.
Dalam konteks globalisasi, peran BP3MI Kepri menjadi semakin strategis. Pihaknya tidak hanya berfokus pada pengiriman, tetapi juga memastikan PMI tetap dijaga dengan baik selama bekerja. “Kami ingin PMI tidak hanya berangkat dengan aman, tetapi juga merasa nyaman dan percaya pada sistem yang sudah dibang
