Tani Merdeka: Arah Ekonomi Prabowo Sesuai Semangat Pasal 33 UUD 1945
Key Discussion – Jakarta – Aiman Adnan, Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, mengungkapkan bahwa kebijakan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto selaras dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menekankan keadilan sosial dan kekeluargaan dalam pembangunan perekonomian nasional. “Ekonomi yang dijalankan Pak Prabowo mencerminkan semangat pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian yang didasarkan pada kebersamaan, gotong royong, serta keadilan bagi semua lapisan masyarakat,” jelas Aiman, seperti dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, yang diterima di Jakarta, Kamis.
Unjuk Rasa Sebagai Media Penyampaian Aspirasi
Penegasan tersebut disampaikan Aiman dalam aksi damai yang digelar oleh Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5). Aksi tersebut dihadiri sekitar tiga ribu orang yang terdiri dari petani, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, nelayan, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan dari berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto sempat berinteraksi langsung dengan peserta unjuk rasa usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat melintas di depan Kompleks Parlemen, beliau melambaikan tangan kepada massa yang merespons dengan antusias.
Aiman menyatakan bahwa perekonomian Indonesia perlu memberikan keberpihakan yang lebih luas kepada masyarakat kecil. “Masyarakat kecil, seperti petani, pedagang pasar, nelayan, dan UMKM, membutuhkan perlindungan serta kesempatan yang setara untuk tumbuh di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat,” tambahnya. Menurut Aiman, ekonomi nasional tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau sebagian kecil orang. “Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus diberikan perhatian yang sama agar bisa berkembang secara merata,” ujarnya dalam wawancara terpisah.
“Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya memberi keuntungan kepada kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, serta masyarakat kecil harus mendapat peluang yang adil untuk berkembang,” tegas Aiman.
Di sisi lain, aksi damai ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka terkait berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Aiman menyebutkan, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI mendukung kebijakan yang memperkuat ekonomi kerakyatan. Mereka juga meminta pemerintah berupaya lebih keras dalam menangani praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga. “Kita perlu memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pemain besar, tetapi juga mencakup kebutuhan rakyat jelata,” imbuhnya.
Pembangunan Ekonomi Harus Berorientasi Kesejahteraan Bersama
Aiman menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. “Semua kebijakan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, serta kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu,” ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan ekonomi yang diusung Prabowo dinilai mampu mengakomodir kebutuhan rakyat jelata.
Dalam upaya mewujudkan perekonomian yang adil, Aiman juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi dan ekonomi desa. “Koperasi dan perekonomian desa menjadi sarana penting untuk memperluas akses permodalan serta pemasaran bagi petani dan pedagang pasar,” jelasnya. Selain itu, kelompok tersebut meminta pemerintah memperbaiki distribusi pangan, menstabilkan harga hasil pertanian, serta memperkuat pasar rakyat. “Dengan kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara signifikan,” tegas Aiman.
Nilai Keadilan dalam Kebijakan Ekonomi
Aiman menilai Pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan yang tepat untuk menilai kebijakan ekonomi saat ini. “Kebijakan ekonomi harus mencerminkan prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial, bukan hanya profit maksimal,” ujarnya. Ia berharap, Prabowo mampu menjalankan kebijakan yang sejalan dengan semangat pasal tersebut. “Pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk para petani dan pedagang pasar, dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi,” lanjutnya.
Aksi damai ini juga menyoroti peran organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat suara masyarakat kecil. “Kelompok masyarakat seperti petani dan pedagang pasar seringkali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah. Aksi ini menjadi ajang untuk memastikan suara mereka didengar,” kata Aiman. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang adil bisa memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada pasar global, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Persaingan Ekonomi dan Keperluan Perlindungan
Aiman menyampaikan bahwa tantangan utama masyarakat kecil terletak pada persaingan ekonomi yang ketat. “Banyak petani dan pedagang pasar yang kesulitan mempertahankan keuntungan karena dominasi perusahaan besar dan praktik monopoli,” ujarnya. Ia menambahkan, upaya pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi tidak sehat seperti kartel dan manipulasi harga harus diperkuat. “Kita perlu memastikan bahwa ekonomi tidak hanya tumbuh secara cepat, tetapi juga merata dan berkelanjutan,” kata Aiman.
Dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan koperasi sebagai institusi yang mampu mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, peningkatan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Ketiga, memastikan harga pangan stabil untuk masyarakat. “Dengan tiga hal ini, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” jelas Aiman. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memperkuat pasar rakyat sebagai tempat transaksi yang adil dan menguntungkan.
Aksi damai di Senayan tidak hanya menjadi wadah menyampaikan keinginan ekonomi, tetapi juga menegaskan komitmen masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. “Kita
